Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ade Komarudin: Pengawasan DPR Harus Konstruktif dan Solutif

Calon Ketua DPR yang ditunjuk Fraksi Partai Golkar, Ade Komaruddin mengakui bahwa setahun terakhir lembaga legislatif tersebut kurang produktif dan lebih banyak menjalankan fungsi pengawasan yang tidak konstruktif.
Ade Komarudin/Antara
Ade Komarudin/Antara

Kabar24.com, JAKARTA--Calon Ketua DPR yang ditunjuk Fraksi Partai Golkar, Ade Komaruddin mengakui bahwa setahun terakhir lembaga legislatif tersebut kurang produktif dan lebih banyak menjalankan fungsi pengawasan yang tidak konstruktif.

Menurutnya, akibat fungsi pengawasan yang berlebihan maka yang muncul adalah kegaduhan. Akibat dari kegaduhan itu, ujarnya, tingkat produktifitas lembaga tersebut  menjadi berkurang seperti dalam hal produk undang-undang.

"Setahun ini DPR kurang produktif di bidang legislasi, tapi lebih banyak ke pengawasan. Ke depan pengawasan perlu kita batasi, bukan untuk melarang atau mengurangi, tapi pengawasan yang konstruktif," ujarnya.

Bahkan dia menegaskan bahwa dalam hal pengawasan sebenarnya anggota DPR tidak usah disuruh karena memang sudah tugasnya. Apalagi, mengawasi maupun mengorekasi satu kebijakan sangat mudah untuk dilakukan.
 
"Pengawasan tidak saja harus konstruktif, namun juga bersifat solutif dalam arti memberikan manfaat," ujarnya.

Terkait soal kepemimpinan di DPR setelah Ketua DPR Setya Novanto mengundurkan diri karena dinilai telah melanggar etika, Ade mengatakan kalau tidak ada halangan, dirinya akan dilantik pada 11 Januari mendatang.

"InsyaAllah saya 11 Januari (2016) akan dilantik sebagai Ketua DPR menggantikan saudara Setya Novanto," ujarnya pada acara peresmian pilot project pengembangan dan pembinaa Usaha Mikro Kecil dan Menengah bekerjasama dengan Perum Jamkrindo di Purwakarta, Sabtu (19/12/2015).

Dia menyebutkan bahwa sebagai juru bicara kelembagaan di DPR, dirinya akan mengarahkan pengawasan yang konstruktif dan solutif,  bukan destruktif.

"Itu berlaku untuk semua komisi dan alat kelengkapan dewan, termasuk Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Jangan lupa rakyat memberikan amanah. Jangan lupa rakyat pemilik kedaulatan," ujarnya kepada wartawan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Rustam Agus

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper