Kabar24.com, JAKARTA - Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi Abdullah Hehamahua menilai sudah sejak awal dapat diprediksi bahwa pilihan pimpinan KPK oleh Komisi III DPR RI tidak memasukkan nama-nama lama dari KPK.
"DPR tidak akan memilih tiga calon dari KPK. Sebab, anggota legislatiflah yang paling banyak ditangkap KPK. Sedangkan gubernur, bupati, dan wali kota yang ditangkap KPK juga adalah orang partai," ujar Abdullah saat dihubungi pada Kamis (17/12/2015).
Menurut Abdullah, ini dapat dikatakan sebagai salah satu strategi legislatif untuk membungkam KPK dari dalam. Abdullah menilai DPR adalah kumpulan partai partai politik, sehingga kepentingan politiklah yang menjadi kepentingan di Senayan hingga wajar jika calon-calon dari KPK disingkirkan.
Abdullah mengingatkan KPK bukanlah lembaga yang dikendalikan atau disetir oleh seorang pimpinan seperti lembaga yang lain. KPK adalah lembaga yang dikendalikan oleh sistem, baik SOP, kode etik, maupun budaya kerja yang ada di KPK.
"Dengan pola pikir anggota DPR yang demikian jika tetap dipertahankan, bukan mustahil jika Indonesia akan hilang dari peta bumi, Indonesia menjadi beberapa negara baru, atau Indonesia akan menjadi jajahan dari satu super power. Semua itu disebabkan korupsi." ujar Abdullah.
