Kabar24.com, JAKARTA--Presiden Joko Widodo menerima 12 orang direktur eksekutif sejumlah lembaga swadaya masyarakat membahas strategi mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) 2015-2030.
Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo mengatakan pemerintah harus menindaklanjuti 17 SDGs yang ditandatangani oleh 193 negara anggota PBB pada Agustus 2015 di New York, Amerika Serikat. Jokowi disarankan untuk membentuk rencana aksi untuk mencapai SDGs dalam 5 dan 15 tahun mendatang.
"Pertama harus ada dasar hukum SGDs. Selanjutnya, perlu dibentuk panitia pelaksana yang terdiri dari unsur kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan wakil masyarakat sipil," tuturnya di Kantor Presiden, Kamis (17/12).
Tiga langkah tersebut, lanjutnya, perlu segera dilakukan pemerintah. Pasalnya, pada September 2016, PBB akan meninjau persiapan SDGs yang dilakukan oleh negara-negara anggota.
Pada aspek pembangunan lingkungan, Direktur Eksekutif Walhi Abetnego Tarigan mengatakan dua poin SDGs menyoroti tentang pelestarian wilayah perairan, laut, dan pesisir, serta pengelolaan ekosistem dan hutan secara berkelanjutan.
"Kita menghadapi tantangan lingkungan, seperti problem reklamasi pantai, kebakaran hutan. Yang dikhawatirkan, Indonesia meratifikasi SDGs yang diakui secara global, tetapi kebijakan nasional dan daerah tidak in line," ujarnya.
Pada pertemuan dengan Presien Jokowi, Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartikasari menyampaikan dorongan agar pemerintah memberikan perhatian khusus untuk mencapai SDGs di bidang kesetaraan gender dan kesehatan.
Tiga masalah utama yang masih dihadapi Indonesia, menurut Dian, adalah tingginya angka kematian ibu, angka kematian bayi dan balita, serta perkawinan usia dini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
