Kabar24.com, JAKARTA – Indonesia menegaskan dukungan kuat terhadap status Jerusalem Timur sebagai Ibu Kota Palestina.
Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi pada pembukaan International Conference on the Question of Jerusalem di Hotel Borobudur, Jakarta (14/12/2015), seperti dimuat dalam keterangan Kemlu yang diterima Bisnis.com.
“Posisi Indonesia terkait status Jerusalem Timur sudah tegas dan tidak akan berubah, yaitu sebagai ibukota dari Negara Palestina,” katanya.
Isu status Jerusalem merupakan salah satu dari enam outstanding core issues dalam konflik Palestina-Israel, selain isu pengungsi Palestina, pemukiman Yahudi, perbatasan, keamanan dan air.
“Isu Jerusalem Timur tidak hanya penting bagi Palestina dan Israel, namun bagi seluruh umat Muslim, Nasrani dan Yahudi mengingat Jerusalem merupakan kota suci bagi ketiga agama tersebut,” tambahnya.
Sekjen PBB dalam pesan yang dibacakan UN Resident Coordinator, Douglas Broderick telah menegaskan pentingnya upaya untuk menghilangkan tantangan perdamaian, antara lain melalui revitalisasi proses perdamaian oleh pihak Kuartet. Pembangunan pemukiman oleh Israel adalah ilegal dan melanggar hukum internasional, tegasnya.
“Palestina sangat berterima kasih atas kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah Konperensi. Hal ini menegaskan constant support Indonesia terhadap Palestina”, ungkap Menlu Palestina Riad Al-Maliki, pada kesempatan yang sama.
Dia menegaskan kemerdekaan Palestina, termasuk di dalamnya Yerusalem Timur sejalan dengan perjanjian 1967 borders dan tidak dapat dinegosiasikan.
Ditekankan pula bahwa hak-hak dasar Palestina telah ditegaskan berulangkali di bawah hukum internasional termasuk melalui keputusan Mahkamah Internasional, seluruh Resolusi Dewan Keamanan PBB, SMU PBB dan Dewan HAM.
Menlu Palestina meyayangkan ketidakmampuan masyarakat internasional untuk melindungi memberikan akuntabilitasnya kepada Rakyat Palestina.
Senada dengan Menlu Palestina, Duta Besar Desra Percaya, Wakil Tetap RI untuk PBB, mewaki Ketua Komite Palestina PBB menegaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara anggota CEIRPP yang paling aktif dalam mendukung perjuangan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat Palestina.
Duta Besar Desra menyampaikan bahwa negara anggota PBB memiliki tanggung jawab kolektif terhadap Rakyat Palestina dan status Yerusalem, dan harus meminta agar Israel segera menghentikan tindakan unilateralnya yang ilegal. Wakil Ketua Komite PBB juga mengajak semua peserta untuk memberikan dukungan kepada Palestina dan menunjukan solidaritasnya.
Dalam penyelenggaraan pertemuan tersebut, Pemerintah RI bekerja sama dengan Komite Palestina PBB dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Sebelumnya, Pemerintah RI juga pernah menjadi tuan rumah pertemuan Komite Palestina PBB, yaitu The UN Asian and Pacific Meeting on the Question of Palestine di Jakarta, 8-9 Juni 2009.
Pertemuan kali ini mengangkat tema Addressing the Present and Shaping the Future of Jerusalem, dan akan berlangsung selama 2 hari, serta diikuti dengan Civil Society Forum on the Question of Palestine, 16 Desember 2015.
Pertemuan ini sendiri merupakan tindak lanjut dari pertemuan serupa di Ankara, Turki, 12-13 Mei 2014, dengan tema Strengthening International Support for a Just and Lasting Solution of the Question of Jerusalem.
Selain menghadirkan pejabat senior dari negara-negara anggota dan pengamat Komite Palestina PBB, pertemuan juga dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Palestina, perwakilan dari kalangan diplomatik di Jakarta, serta sejumlah pakar internasional.
Pemerintah RI telah secara konsisten berada di garda depan dalam mendukung upaya bersejarah rakyat Palestina menuju kemerdekaan. Penyelenggaraan pertemuan ini semakin mengukuhkan kepemimpinan dan solidaritas Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina, sekaligus bentuk nyata peran Indonesia sebagai net contributor dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.
Pertemuan tersebut juga memberikan added value tersendiri bagi perjuangan rakyat Palestina. “Melalui penyelenggaraan International Conference on the Question of Jerusalem, isu Palestina dapat kembali ke radar perhatian masyarakat internasional yang belakangan ini semakin tergeser akibat berbagai perkembangan situasi politik dan keamanan di Timur Tengah,” kata Menteri Retno.
