Kabar24.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo didesak segera melakukan reshuffle jilid II untuk mencopot para menteri yang dianggap tak sejalan dengan program pemerintah.
"Ada menteri-menteri yang tak mengindahkan perintah Pak Jokowi. Diminta jangan gaduh, tetap saja di luar gaduh," kata pengamat politik Tjipta Lesmana dalam diskusi bertajuk "Bersih-bersih Kabinet, Menggusur Menteri Anti Nawacita dan Trisakti" di Restoran Dua Nyonya, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (29/11).
Perintah Presiden, sambung Tjipta, meminta proyek kereta cepat diganti dengan kereta sedang, tapi tiba-tiba Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno meneken kontrak persetujuan. Selanjutnya Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Sudirman said melakukan manuver terkait kasus pencatutan nama Presiden dan Wapres soal negosiasi perpanjangan kontrak PT. Freeport.
"Presiden sudah bilang, Freeport diperpanjang dengan sejumlah sarat seperti divestasi dan pembangunan smleter," katanya.
Selain Rini dan Sudirman, Tjipta menilai Menteri Perdagangan Thomas Lembong serta Menteri Ketanagakerjaan Hanif Dakhiri masuk dalam kategori layak reshuffle. Dia beralasan, Lembong dianggap sangat neolib, sedangkan Hanif bertanggungjawab atas memblukdanya para pekerja asal Tiongkok.
Selain kinerja menteri-menteri tersebut dianggap tak sesuai dengan program pemerintah, peluang masuknya Partai Amanat Nasional sebagai pendukung pemerintah semakin menguatkan adanya reshuffle kabinet jilid II. "Tinggal menunggu waktu," katanya.
Pendapat serupa dikemukakan Direktur Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan, menurutnyapara menteri itu tidak pro terhadap program Nawa Cita dan Trisakti. "Soal buruh tidak dilibatkan dalam pembahasan upah, sekarang naik turunnya upah berdasarkan inflasi," katanya.
