Bisnis.com, NUSA DUA--- Pemerintah menyatakan dana yang dibutuhkan untuk restorasi hutan dan lahan gambut yang rusak pada tahap pertama seluas 2 juta hektar mencapai sekitar Rp50 triliun selama 5 tahun.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pemerintah ingin melakukan sesuatu untuk merestorasi hutan dan gambut yang telah rusak ekosistemnya.
“Mungkin tidak jauh dari jumlah pajak atau yang dihasilkan oleh seluruh pengusaha untuk pemerintah. Apa yang kita dapat tentu kita kembalikan lagi ke ekosistem,” katanya saat pembukaan konferensi minyak sawit Indonesia ke-11 di Nusa Dua, Bali, Kamis (26/11/2015).
Kalla mengatakan perusahaan-perusahaan di industri sawit harus berpartisipasi bersama. Apabila perbaikan ekosistem atau restorasi tidak dilakukan maka akan terjadi masalah di kemudian hari.
Oleh karena itulah maka perusahaan perusahaan harus berpartisipasi bersama-sama karena kalau kita tidak melakukan perbaikan ekosistem, tidak melakukan restorasi maka akan menjadi masalah di kemudian hari dan juga aktivis aktivis lingkungan akan menggempur kita.
“Ini adalah upaya yang tidak hanya oleh pemerintah, tapi juga dunia karena seperti kita ketahui, hutan-hutan tropis di Indonesia selalu diakui dan diharapkan menjadi paru-paru dunia. Kalau paru-paru dunia rusak, maka harus merestorasi atau menjaga sustainability-nya termasuk hutan,” katanya.
Dengan demikian, sambung Wapres, perkebunan sawit harus menyeimbangkan diri untuk berkembang namun lingkungan harus terjaga.
