DPR Percaya Penjelasan Menlu Soal Isu Lobi Presiden ke AS

Bisnis.com, JAKARTA --  Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddik menyatakan percaya dengan penjelasan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi terkait lobi untuk kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat pekan lalu.

"Kami percaya penjelasan itu," katanya kepada pers di Jakarta, Kamis (12/11/2015).

Dia tidak yakin Kemenlu mengalokasikan anggaran untuk membayar pelobi, meski hal itu sangat dibutuhkan guna memperlancar dan memperkuat jaringan lobi dengan berbagai kalangan di negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Dalam praktik diplomatik, kata Mahfudz, diplomasi tak cukup hanya dengan cara-cara formal berupaya penjelasan mengenai Indonesia dalam forum resmi. Namun, juga dibutuhkan "entertaint" dengan berbagai kalangan dan di berbagai kesempatan.

"Anggaran untuk 'entertaint' itu tidak dimiliki diplomat kita. Padahal diplomat kita punya kemampuan memadai dalam diplomasi," ucapnya.

Mahfudz punya pengalaman tersendiri terkait kemampuan diplomat Indonesia di luar negeri. Dalam suatu kunjungan kerja ke AS beberapa waktu lalu, dia dijemput salah satu konjen di AS di tangga pesawat.

Konjen itu juga mengurusi keimigrasian di pintu kedatangan bandara. Dalam waktu singkat proses keimigrasian tuntas dan dia bisa melewati pintu-pintu keluar bandara, tanpa ada pemeriksaan lainnya.

Mahfudz kemudian menanyakan "resep" konjen itu sehingga urusan keimigrasian bisa cepat tuntas. "Salah satunya karena pada momen tertentu konjen itu membelikan wine kepada kolega diplomatik di negara itu," ungkapnya.

Menurut Mahfudz, "entertaint" seperti itu dibutuhkan sehingga diplomasi atau urusan berjalan lancar. Hanya saja konjen itu berterus terang bahwa wine dibeli dengan uang pribadi.

Beberapa kedubes asing di Jakarta memiliki diplomat yang didukung anggaran besar. "Bahkan ada yang seperti 'unlimited'," ujarnya.

Terkait munculnya informasi bahwa kunjungan Presiden Jokowi ke AS melibatkan pelobi, politisi PKS ini mengakui bisa saja ada pihak di luar Kemenlu yang ikut "membuka jalan". Pihak lain itu membuka "scond track" terkait kepentingan bisnis dan investasi di luar langkah yang dilakukan Kemenlu.

Menlu Retno Marsudi pada Sabtu (7/11/2015) membantah laporan yang menyebutkan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Barack Obama menggunakan jasa pelobi.

"Kemlu tak membayar pelobi dalam kunjungan Presiden Jokowi ke Amerika Serikat(AS)," kata Menlu.

Menlu Retno juga menyangkal pemberitaan yang menyebut Pemerintah Indonesia membayar pelobi sekitar 80 ribu dolar AS untuk memfasilitasipertemuan Jokowi dan Obama.