Kabar24.com, PEKANBARU -- Tokoh adat Melayu Riau mengecam kenaikan harga tarif retribusi parkir yang ditetapkan Pemerintah Kota Pekanbaru di mana tarif roda dua ditetapkan Rp5.000 dan roda empat Rp8.000.
Ketua Dewan Penasehat Harian Lembaga Adat Melayu Riau Hang Temong mengatakan bahwa kebijakan itu justru mengacaukan citra kota Pekanbaru yang tengah dipandang oleh investor dalam negeri dan luar negeri.
"Akan ada banyak masalah jika kebijakan itu ditetapkan. Kebijakan ini akan mengacaukan citra Pekanbaru yang saat ini sedang dilihat oleh investor," katanya, Selasa (3/11/2015).
Salah satunya, kenaikan itu bisa memicu konflik antarpemegang lahan parkir yang saat ini masih menerapkan sistem premanisme. Hang Temong menilai, pemerintah tidak transparan dalam menjalankan sistem retribusi parkir.
"Sekarang ada isu yang muncul, hal itu ada kaitannya dengan Pilkada serentak Kota Pekanbaru yang akan dilaksanakan tahun mendatang," katanya.
Pemerintah yakin, kenaikan tarif retribusi parkir bisa mengatasi kemacetan, parkir liar dan menaikkan jumlah penumpang sarana angkutan umum.
Joko, pengamat perekonomian dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Pekanbaru, mengatakan sebenarnya ada solusi lain yang lebih tepat.
"Kalau tarif parkir naik, akan terjadi inflasi besar-besaran. Seharusnya, pemerintah memerhatikan dampak ekonomi," katanya.
Dia berpendapat seharusnya pemerintah menertibkan kendaraan-kendaraan pribadi jika ingin mengatasi kemacetan dan parkir liar.
Jika pemerintah ingin menaikkan jumlah penumpang angkutan umum, seharusnya pemerintah memperbaiki sarana angkutan umum.
"Jadi, menaikkan retribusi parkir bukan memecahkan masalah," jelasnya.
