Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Presiden dan Wakil Presiden Butuh Helikopter Antipeluru

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia membutuhkan helikopter antipeluru untuk memastikan keamanan kepala negara dalam mobilisasi.
Martin Sihombing
Martin Sihombing - Bisnis.com 19 Oktober 2015  |  19:59 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kedua kiri) meninjau lokasi kebakaran lahan di Desa Pulo Keronggan, Kec Pedamaran Timur, Ogan Komering Ilir, Sumsel, Minggu (6/9/2015). Presiden meminta Kapolri untuk menindak tegas pelaku dan perusahaan yang membakar lahan dengan sengaja. - Antara
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kedua kiri) meninjau lokasi kebakaran lahan di Desa Pulo Keronggan, Kec Pedamaran Timur, Ogan Komering Ilir, Sumsel, Minggu (6/9/2015). Presiden meminta Kapolri untuk menindak tegas pelaku dan perusahaan yang membakar lahan dengan sengaja. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA --- Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia membutuhkan helikopter antipeluru untuk memastikan keamanan kepala negara dalam mobilisasi.

"Pesawat (helikopter) untuk presiden itu pesawat militer Puma tahun 2002, sebenarnya tidak untuk VVIP karena tidak antipeluru, maka perlu yang untuk VVIP," kata Panglima TNI Gatot Nurmantyo saat rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di gedung parlemen, Jakarta, Senin.

Pada kesempatan itu, Gatot menyampaikan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang secara umum dibutuhkan TNI untuk memastikan keamanan negara.

Selain helikopter khusus Presiden dan Wakil Presiden RI, Gatot menyatakan bahwa TNI juga membutuhkan pengadaan alutsista yang dapat meningkatkan pertahanan negara berbasis poros maritim dunia.

"Dengan Indonesia sebagai poros maritim dunia maka akses kian terbuka baik di perairan maupun udara. Maka persyaratan utama memastikan keamanan negara poros maritim adalah dengan memiliki keunggulan di laut dan udara, dan ini mutlak," jelas dia.

Oleh karena itu, kata dia, TNI membutuhkan sistem pengawasan udara dan laut yang terpadu, kapal selam untuk menjaga tiga pintu masuk utama perairan Indonesia serta pesawat tempur dan pesawat angkut berat

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

jokowi presiden

Sumber : ANTARA

Editor : Martin Sihombing

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top