Mesir DIpilih Jadi Anggota Tidak tetap DK PBB

Bisnis.com, KAIRO --- Keterpilihan Mesir sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) disambut hangat di Negeri Piramida itu.

Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry, yang menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, menyatakan ikrar bahwa negaranya akan berperan utama dalam mendudukkan kembali Palestina dan Israel di meja perundingan, yang saat ini mengalami jalan buntu.

"Mesir akan memainkan peran utama dalam memperjuangkan Palestina merdeka dengan diawali mendudukkan kembali keduanya dalam perundingan perdamaian," kata Menlu Shoukry kepada kantor berita Mesir, MENA, seusai terpilih sebagai anggota tidak tetap DK-PBB pada Kamis (15/10/2015).

Mesir dan empat negara lain, yaitu Jepang, Senegal, Uruguay, dan Ukraina, terpilih dalam sidang Majelis Umum PBB di New York untuk menduduki jabatan itu.

Sebanyak 193 negara anggota PBB menggunakan hak pilih dalam Majelis Umum PBB, Mesir memperoleh 179 suara dukungan, Jepang 184, Senegal 187, Ukraina 177 dan Uruguay 185 suara.

Lima anggota baru tersebut akan memulai masa bakti pada Januari 2016.

Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry, yang juga hadir dalam sidang Majelis Umum PBB itu, menyatakan rasa syukur atas upaya negara dalam melakukan lobi diplomatik dengan negara sahabat untuk dukungan suara tersebut.

"Mesir akan berperan giat dalam mengemban tanggung jawabnya bersama-sama dengan 14 anggota DK-PBB," kata Menlu Shoukry.

Mantan Sekretaris Jenderal Liga Arab, Amr Moussa, menilai keterpilihan Mesir tersebut sebagai keberhasilan negara itu dalam melancarkan lobi di percaturan antarbangsa.

"Dunia mengakui peran Mesir di fora internasional. Oleh karena itu, Mesir layak terpilih menjadi anggota tidak tetap DK-PBB," kata Amr Moussa, yang juga mantan Menlu Mesir.

Kendati demikian, beberapa kalangan pengamat meragukan peran Mesir di dewan bergengsi dunia itu dalam upaya perdamaian dunia di tengah krisis politik dan keamanan, yang masih menyelimuti Negeri Piramida itu.

"Keadaan politik dan keamanan di dalam negeri saja belum beres, bagaimana mungkin berperan lebih besar dalam perdamaian dunia," kata pengulas politik Asaad Atef.