BISNIS.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo dinilai harus memimpin langsung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sebagai bentuk keseriusan pemerintah.
Direktur Program Transparansi Internasional Indonesia Muhamad Ilham Saenong mengatakan, pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) tidak akan berhasil jika berada di bawah Bappenas.
“Karena Bappenas merupakan lembaga teknis perencanaan pembangunan,” kata Muhamad dalam rilis yang dikirimkan kepada Bisnis, Rabu (7/10/2015).
Dia menambahkan, untuk memperkuat komitmen tersebut, presiden perlu mengeluarkan keputusan presiden (Kepres) guna mengawal pelaksanaan SDGs.
Sementara itu, Senior Program Officer untuk SDGs INFID Hamong Santono mengatakan, SDGs dapat digunakan sebagai kerangka kerja dan alat bantu pemerintah untuk memperkaya, mempertajam, mendorong, dan mempercepat pencapaian Nawacita, dan tujuan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN).
“Pada sisi capaian target dan operasional, SDGs lebih lengkap dan detail dibandingkan Nawacita,” kata Hamong. Kemudian, SDGs juga mempunyai peran strategis dalam pergaulan dan diplomasi internasional.
