Kabar24.com, JAKARTA - Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat meningkat hampir tiga kali lipat selama lima tahun terakhir, tanpa diiringi kinerja yang memuaskan.
Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch Donal Fariz menyebutkan alokasi anggaran untuk wakil rakyat pada 2011 tercatat Rp1,74 triliun, lalu melonjak menjadi Rp2,01 triliun dan terus naik hingga Rp2,33 triliun pada 2012 dan 2013. Tahun lalu, anggaran DPR kembali melesat menjadi Rp2,3 triliun.
Dalam anggaran penerimaan dan belanja negara perubahan (APBNP) 2015, alokasi dana untuk DPR bahkan membengkak menjadi Rp5,2 triliun dengan keterangan 'tambahan belanja hasil pembahasan'. Nilai itu melonjak dari alokasi yang tercantum sebelumnya pada APBN 2015 sebesar Rp3,5 triliun.
"Dalam rentang waktu 5 tahun, anggaran DPR naik tiga kali lipat tanpa diikuti kinerja yang membanggakan," ujarnya pada Rabu(7/10/2015).
Jika diperinci, sambungnya, pembengkakan anggaran juga terjadi dalam kegiatan reses. Saat ini masing-masing anggota DPR menerima dana reses Rp150 juta. Dengan lima kali waktu reses, anggota DPR setidaknya mengantongi dana Rp750 juta per tahun atau secara akumulasi dana reses mencapai Rp420 miliar untuk 560 anggota.
Tak hanya itu, anggaran DPR yang tercantum dalam RAPBN 2016 diketahui mencapai Rp6,11 triliun atau melonjak tajam dari angka yang terdapat dalam nota keuangan 2016 yakni sebesar Rp4,66 triliun.
Menurut dia, fungsi penganggaran DPR cenderung sebagai alat tawar menawar wakil rakyat dengan pemerintah dalam upaya meloloskan beberapa anggaran proyek-proyek mercusuar DPR, usulan dana aspirasi, kenaikan tunjangan, dan peningkatan berbagai fasilitas DPR lain.
Intinya, esensi fungsi penganggaran yang dijalankan DPR sekadar memenuhi kepentingan pribadi ketimbang untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat yang diwakilinya secara luas.
