Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Revisi UU KPK: Kalau KPK Diamputasi, Pastikan Saja Perlu Tidak KPK di Indonesia

KPK menyatakan penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak dapat dibatasi oleh nilai kerugian negara.Kalau pun DPR tetap ingin mengamputasi KPK, perlu dipikirkan kemlai perlu tidaknya kehadiran lembaga ini di Indonesia.
Eka Chandra Septarini
Eka Chandra Septarini - Bisnis.com 07 Oktober 2015  |  14:45 WIB
Revisi UU KPK: Kalau KPK Diamputasi, Pastikan Saja Perlu Tidak KPK di Indonesia
Indriyanto Seno Adji - Antara

Kabar24.com, JAKARTA -- KPK menyatakan penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak dapat dibatasi oleh nilai kerugian negara.Kalau pun DPR tetap ingin mengamputasi KPK, perlu dipikirkan kemlai perlu tidaknya kehadiran lembaga ini di Indonesia.

Pernyataan tersebut muncul setelah draf revisi UU nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK mengatur kewenangan penyidikan dengan nilai kerugian minimal Rp50 miliar.

Indriyanto Seno Adji, pelaksana tugas pimpinan KPK menjelaskan, korupsi bukan pada nilai kuantitatif, tetapi lebih menekankan pada perbuatan tercela korupsi tersebut.

"Tidak tepat bila penanganan korupsi dilihat dari nilai kerugiannya," ujar Indriyanto, Rabu (7/10/2015).

Dalam pasal 13 huruf c Rancangan Undang Undang itu disebutkan, dalam hal KPK telah melakukan penyidikan di mana ditemukan kerugian negara dengan nilai di bawah Rp50 milliar, maka wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta dua alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan kepada kepolisian dan kejaksaan dalam waktu paling lama 14 hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan KPK.

"Kalau DPR memang bersikukuh untuk melakukan revisi yang berakibat pengamputasian eksistensi KPK, maka sebaiknya dipikirkan saja perlu tidaknya kelembagaan KPK di bumi tercinta ini," tambah Indriyanto.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

revisi uu kpk
Editor : Saeno

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top