Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

TAUFIQURAHMAN RUKI: UU KPK Belum Baik, Bukan Berarti Dilemahkan

Pelaksana Tugas Pimpinan KPK, Taufiqqurahman Ruki mengakui bahwa UU KPK masih belum baik. Namun, hal tersebut bukanlah alasan untuk melakukan revisi Undang-undang yang melemahkan kewenangan KPK.
Eka Chandra Septarini
Eka Chandra Septarini - Bisnis.com 07 Oktober 2015  |  17:55 WIB
TAUFIQURAHMAN RUKI: UU KPK Belum Baik, Bukan Berarti Dilemahkan
Plt. Ketua KPK Taufiequrachman Ruki (tengah) bersama Jaksa Agung H.M. Prasetyo (kiri) menggelar jumpa pers usai menghadiri pelatihan bersama peningkatan kapasitas penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi (Tipikor) di Kota Pekanbaru, Pekanbaru, Riau, Selasa (25/8). Tiga pimpinan penegak hukum yaitu KPK, Kejagung dan Polri serta BPKP hadir sebagai pembicara dalam pelatihan yang diikuti peserta jaksa dan polisi penyidik Tipikor se-Riau dan Kepri. - Antara/Aswaddy Hamid
Kabar24.com, JAKARTA -- Pelaksana Tugas Pimpinan KPK, Taufiqurahman Ruki mengakui bahwa UU KPK masih belum baik. Namun, hal tersebut bukanlah alasan untuk melakukan revisi Undang-undang yang melemahkan kewenangan KPK.
 
"UU KPK belum baik karena itu perlu disempurnakan, bukan malah dilemahkan," ujar Ruki dalam konferensi pers di Gedung KPK, Rabu (7/10/2015).
 
Meskipun belum tergolong undang-undang yang sempurna, Ruki menyebutkan bahwa KPK dijadikan benchmark dalam upaya pemberantasan korupsi di negara-negara lain.
 
"Hampir tiap bulan kita terima tamu untuk mempelajari apa itu KPK. Bahkan Malaysia yang kita pernah belajar ternyata mengikuti pola KPK," tambahnya.
 
Revisi UU KPK ini sebelumnya telah ditolak oleh presiden. Namun, DPR tetap ingin melakukan revisi terhadap undang-undang yang berkaitan dengan penegakan hukum terkait korupsi tersebut.
 
Dalam draft revisi UU KPK, DPR akan memasukkan beberapa klausul yang dianggap membatasi ruang gerak KPK.
 
Penyadapan yang dilakukan KPK harus melaui izin pengadilan. Selain itu, KPK hanya diberikan ruang untuk menangani kasus korupsi dengan nominal di atas Rp50 miliar, padahal sebelumnya Rp1 miliar. Tidak hanya itu, usia KPK juga dibatasi hanya 12 tahun sejak RUU tersebut resmi disahkan menjadi UU.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

revisi uu kpk
Editor : Bastanul Siregar

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top