Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Peningkatan Investasi Pemerintah Tingkatkan Kesempatan Pendidikan Anak Miskin

Reformasi dan peningkatan investasi pemerintah telah menyebabkan peningkatan kesempatan pendidikan, khususnya bagi anak-anak miskin.
Yulianisa Sulistyoningrum
Yulianisa Sulistyoningrum - Bisnis.com 01 Oktober 2015  |  14:24 WIB
Ilustrasi: Siswa SD Inpres Deranitan berebut air minum seusai bermain bola di desa Dolasin, Rote Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, Rabu (12/8). - Antara
Ilustrasi: Siswa SD Inpres Deranitan berebut air minum seusai bermain bola di desa Dolasin, Rote Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, Rabu (12/8). - Antara

Kabar24.com, JAKARTA -- Reformasi dan peningkatan investasi pemerintah telah menyebabkan peningkatan kesempatan pendidikan, khususnya bagi anak-anak miskin.

Partisipasi pendidikan dasar universal sebagian besar telah dicapai. Pada tahun 2013, hampir semua anak-anak termasuk dari kelompok menengah ke bawah telah mendapatkan pendidikan dasar.

Direktur Pendidikan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Subandi Sardjoko mengatakan, partisipasi pendidikan di sekolah menengah juga telah meningkat secara signifikan dan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah lainnya.

"Partisipasi pendidikan tinggi juga terus meningkat," ujar Subandi dalam acara studi latar belakang penyusunan RPJMN Bidang Pendidikan, Jakarta, Kamis (1/10/2015).

Secara keseluruhan, kata Subandi, proporsi anak usia 6-22 tahun yang terdaftar di sekolah telah meningkat dari 66% pada tahun 2006 menjadi 73% pada tahun 2013.

"Ini berarti sejak 2010 ketambahan sebanyak 7 juta anak-anak dan dewasa muda yang terdaftar dalam sistem pendidikan," ungkapnya.

Diketahui, selama sepuluh tahun terakhir, kemajuan pendidikan terlihat signifikan seiring perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan. Pada tahun 2001, tanggung jawab sebagian besar aspek pelayanan pendidikan dasar diserahkan kepada pemerintah daerah. Kemudian tahun 2013 komite sekolah diperkenalkan untuk memperkuat akuntabilitas sekolah sebagai upaya mendorong partisipasi masyarakat.

"Setelah itu 2005 pemerintah meluncurkan Biaya Operasional Sekolah (BOS) diberikan kepada sekolah untuk dukung mereka menerapkan reformasi manajemen berbasis sekolah. Bersamaan dengan peningkatan gaji guru melalui program sertifikasi," papar Subandi.

Ketiga reformasi tersebut, membawa sistem pendidikan Indonesia sejajar dengan pendidikan modern di seluruh dunia.

Selain itu, tahun 2009 penyediaan seperlima anggaran nasional bidang pendidikan tercapai, dan sejak itu investasi pemerintah di bidang pendidikan terus tumbuh dengan pesat.

Sejak tahun 2009-2013, peningkatan anggaran nasional telah mendukung pertumbuhan tahunan belanja pemerintah bidang pendidikan sebesar 6,5%.

"Perhatian pemerintah yang semakin besar terhadap sektor pendidikan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesempatan pendidikan bagi seluruh masyarakat. Untuk itu, dengan dialokasikannya 20% anggaran nasional bagi pendidikan sesuai nawacita Presiden."

Subandi mengaku optimistis akan tercapainya pendidikan universal 12 tahun yang berkualitas baik.

"Saya yakin jika 20% dari APBN ini dimanfaatkan untuk peningkatan mutu pendidikan sebaik mungkin, maka pendidikan universal 12 tahun pasti akan tercapai," pungkasnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

wajib belajar 12 tahun
Editor : Saeno

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top