Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

SALIM KANCIL TEWAS DIKEROYOK: Ini Modus Pengusaha Ciptakan Konflik

Modus konflik agraria yang terjadi antara pengusaha dan warga hampir selalu sama, kata Kepala Departemen Penguatan Organisasi Rakyat Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Kent Yusriansyah.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 29 September 2015  |  09:27 WIB
Pegiat lingkungan yang tergabung dalam Tunggal Roso melakukan aksi solidaritas terhadap pembunuhan petani penolak tambang pasir Lumajang bernama Salim Kancil di depan Balaikota Malang, Jawa Timur, Senin (28/9) - Antara
Pegiat lingkungan yang tergabung dalam Tunggal Roso melakukan aksi solidaritas terhadap pembunuhan petani penolak tambang pasir Lumajang bernama Salim Kancil di depan Balaikota Malang, Jawa Timur, Senin (28/9) - Antara

Kabar24.com, JAKARTA-- Modus konflik agraria yang terjadi antara pengusaha dan warga hampir selalu sama, kata Kepala Departemen Penguatan Organisasi Rakyat Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Kent Yusriansyah.

Awalnya, ketika akan membuka kawasan pertambangan, perkebunan atau lainnya, perusahaan akan melakukan intimidasi kepada warga agar menerima kehadiran industri tersebut dan menyetujui tindakan mereka mengeksplorasi sumber daya alam.

"Kemudian modus selanjutnya adalah pihak pengusaha melakukan usaha-usaha menciptakan konflik horizontal di tengah masyarakat," kata Kepala Departemen Penguatan Organisasi Rakyat KPA Kent Yusriansyah di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (28/9/2015).

Akibatnya, lanjut Kent, ruang produksi rakyat yang berupa lahan-lahan pertanian akan terganggu. Hal ini kemudian diperparah adanya perampasan lahan tanpa prosedur yang jelas.

Konflik-konflik inilah yang membuat potensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) makin tinggi. Seperti yang terjadi pada hari Sabtu (26/9/2015) ketika seorang petani, Salim Kancil, meninggal dunia dan seorang lainnya kritis akibat dianiaya sekelompok orang di Desa Selok Awar-Awar, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

Peristiwa tersebut diduga karena kedua petani tersebut giat melakukan penolakan terhadap penambangan pasir ilegal di daerahnya.

Berkaca dari kejadian itu, KPA meminta Kementerian Hidup dan Kehutanan untuk melakukan audit terkait dengan perizinan perusahaan-perusahaan yang melakukan pertambangan ilegal.

Kemudian, meminta pemerintah menegakkan hukum dengan adil dan jujur agar dijadikan acuan untuk konflik-konflik agraria yang lazim terjadi di Indonesia.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pertambangan

Sumber : Antara

Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top