SIDANG UMUM PBB: Barack Obama dan Raul Castro Bertemu

Bisnis.com, NEW YORK -  Presiden Amerika Serikat Barack Obama akan melakukan pertemuan dengan pemimpin Kuba Raul Castro pada Selasa di sela-sela sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, kata pihak Gedung Putih, Minggu (27/9/2015).

Pertemuan itu akan menjadi yang kedua kalinya terjadi antara kedua pemimpin tersebut setelah pertemuan pertama mereka yang bersejarah di Panama pada April.

Washington dan Havana telah membuka kembali hubungan diplomatik mereka pada Juli setelah kedua negara bermusuhan selama lebih dari setengah abad.

Pemimpin Kuba, yang menggantikan saudaranya --Fidel Castro-- pada 2006,itu akan menyampaikan pidato untuk pertama kalinya di Majelis Umum PBB pada Senin, hanya beberapa jam setelah bagian Obama berbicara di podium.

Saat berpidato pada pertemuan puncak pembangunan PBB, Sabtu, Castro menyorot embargo AS terhadap Kuba, yang digambarkannya sebagai "halangan utama" terhadap pembangunan ekonomi negaranya.

"Kebijakan itu ditolak oleh 188 negara anggota PBB, yang mendesak agar (embargo) dicabut," katanya, merujuk pada sebuah resolusi PBB yang mendesak diakhirinya embargo --yang telah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun itu.

Majelis Umum beranggotakan 193 negara itu setiap tahunnya, sejak 1982, melakukan pemungutan suara untuk menyetujui resolusi yang mendesak Amerika Serikat agar mencabut embargonya terhadap Kuba. Embargo diterapkan sejak 1960.

Castro memuji pemulihan hubungan dengan Washington dengan menyebutnya sebagai "kemajuan besar," namun menekankan bahwa embargo masih menjadi masalah yang belum terselesaikan.

"Blokade ekonomi, perdagangan dan keuangan terhadap Kuba masih diterapkan, seperti yang telah berlangsung selama setengah abad hingga rakyat Kuba mengalami kerusakan dan kesulitan," kata Castro.

Sejak pemulihan hubungan dengan Kuba, pemerintahan Obama telah menyatakan dukungan bagi dicabutnya embargo, namun keputusan itu berada di tangan Kongres, tempat mayoritas Republik menentang langkah tersebut.

Majelis Umum dijadwalkan membahas rancangan resolusi baru yang mengecam embargo tersebut dalam sidang bulan depan.