Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) mengusulkan pengaturan terkait integritas peserta pemilihan umum kepala daerah.
Jimly Asshiddiqie, Ketua DKPP, mengatakan saat ini Undang-undang hanya mengatur integritas penyelenggara pemilu. Padahal, pemilu yang baik membutuhkan integritas pada penyelenggara dan pesertanya.
“Sayangnya di UU belum ada ketentuan mengenai integritas peserta, yang ada hanya integritas penyelenggara. Mudah-mudahan ke depan ada keseimbangan, supaya pemilu yang berintegritas tidak hanya pada penyelenggara, tetapi juga peserta,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/9/2015).
Jimly menuturkan integritas peserta pemilu dapat terlihat dari aduan yang diajukan peserta pemilu kepada DKPP. Sebagian besar aduan yang sampai ke kantornya merupakan kesalahan dari pasangan calon sendiri, dan berupaya menyalahkan penyelenggara pemilu.
Menurutnya, mayoritas aduan yang masuk adalah ketidakpuasan terhadap hasil tes kesehatan, sehingga tidak diloloskan oleh penyelenggara pemilu.
Pasangan calon juga banyak yang memprotes keputusan penyelenggara pemilu tidak meloloskan pihaknya, karena terlambat dalam proses pendaftaran. “Alasan yang paling banyak itu tidak memenuhi syarat itu karena tidak lolos kesehatan dan terlambat mendaftarkan diri meskipun sudah berkali-kali diperpanjang,” ujarnya.
Jimly juga mengatakan pihaknya menemukan kasus yang unik, karena ada kelompok yang menggugat penyelenggara pemilu, meskipun senang terhadap putusan penyelenggara pemilu.
“Seharusnya kelompok pasangan calon itu fokus mengurusi kelompoknya saja, jangan mengurusi pasangan calon yang lain,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
