Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

"Jurus Ngambek" Akil Mochtar Berhasil. Sidang Ditunda. JPU Akan Minta Rekening Akil dan Keluarga Dibuka

"Jurus" ngambek mantan ketua MK Akil Mochtar yang menolak memberikan kesaksian karena rekening dia dan keluarganya masih diblokir nampaknya direspons hakim dan jaksa penuntut umum.
Eka Chandra Septarini
Eka Chandra Septarini - Bisnis.com 21 September 2015  |  17:01 WIB
"Jurus Ngambek" Akil Mochtar Berhasil. Sidang Ditunda. JPU Akan Minta Rekening Akil dan Keluarga Dibuka
Akil Mochtar - Antara
Bagikan

Kabar24.com, JAKARTA --"Jurus" ngambek mantan ketua MK Akil Mochtar yang menolak memberikan kesaksian karena rekening dia dan keluarganya masih diblokir nampaknya direspons hakim dan jaksa penuntut umum.

Majelis Hakim memutuskan untuk menangguhkan sidang dengan agenda mendengarkan kesaksian Akil Mochtar dalam persidangan terdakwa Bupati Morotai, Rusli Sibua.

Akil seakan menang, karena pihak Jaksa Penuntut Umum KPK yang tetap meminta Akil sebagai saksi dalam persidangan untuk terdakwa Rusli Sibua akan menyampaikan permintaan pembukaan rekening Akil pada pimpinan KPK.

"Menangguhkan Akil Mochtar menjadi saksi sambil menunggu perkembangan selanjutnya dari Jaksa Penuntut Umum," ujar Ketua Majelis Hakim, Supriyono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (21/9/2015).

Akil menolak memberikan keterangan sebagai saksi karena merasa rekening dirinya juga rekening istri dan anaknya yang tidak ada kaitannya dengan perkara tersebut belum juga dibuka pemblokirannya.

Rusli Sibua sebagai Bupati Pulau Morotai didakwa menyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar sebesar Rp 2,989 miliar.

Sejumlah uang diberikan kepada Akil untuk mempengaruhi putusan perkara permohonan keberatan atas hasil Pilkada di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara.

Rusli disangkakan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

akil mochtar SUAP SENGKETA PILKADA
Editor : Saeno
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top