Kabar24.com, JAKARTA - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Arteria Dahlan mengatakan jika Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) tidak menggubris tuntutan dari guru honorer, DPR akan menghentikan anggaran kementerian itu.
"Jika tidak ada solusi dari Menpan, atas pengangkatan guru honorer, DPR akan menghentikan anggaran Kemenpan,"ujar Arteria saat ditemui di Kantor Kemenpan -RB, Jakarta, Selasa (15/9/2015).
Menurutnya, dari total formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang berjumlah 27.000 itu dapat disisihkan sebagian bagi guru honorer yang telah berdikasi puluhan tahun. "Menpan harus [perhatian] terhadap masalah ini. Biar tahu rasanya bagaimana seperti guru honorer yang nggak punya honor," tandasnya.
Selama ini, guru honorer yang telah mengajar sejak puluhan tahun hanya diberi upah dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang cair setiap 3 bulan sekali. Hal ini tentu saja menyengsarakan guru dengan kebutuhan hidup yang tinggi.
Dalam aksi protesnya, guru honorer menuntut ditingkatkannya kesejahteraan tenaga honorer melalui program Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) baik di provinsi maupun Kabupaten dan Kota.
