Bisnis.com, JAKARTA--Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengatakan evaluasi atas pemilihan kepala daerah sangat dibutuhkan agar pesta demokrasi itu berkorelasi positif dengan perbaikan daya saing dan kesejahteraan rakyat daerah.
Menurutnya, sejauh ini Indonesia telah melaksanakan lebih dari 1.000 kali pilkada, namun belum ada evaluasi atas proses politik itu. Padahal, ujarnya, pilkada harusnya mematangkan demokrasi selain meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Kalau evaluasi dilakukan maka hal itu sangat positif bagi pilkada serentak pada 9 Desember 2015 dengan mengdepankan etika berpolitik,” ujarnya dalam acara Dialog Kenegaraan di Gedung DPD RI, Senin (7/9/2015).
Menurutnya, pilkada tidak boleh menghasilkan perilaku destruktif karena hal itu akan menjadi pertaruhan bagi integritas parpol, KPU, Bawaslu, dan pemangku kepentingan seperti masyarakat madani dan penegak hukum.
Siti Zuhro mengakui kecewa ketika dalam pilkada ini rakyat hanya cukup dengan dibayar Rp100 ribu sampai Rp200 ribu plus berbagai kebutuhan pokok seperti selama pemilu 2014 lalu.
“Itu jelas sebagai perbudakan dan pelecehan politik rakyat. Ditambah lagi dengan ‘mahar’ dan politik uang parpol, dan kalau ini dibiarkan, maka akan terjadi pembusukan dari dalam,” ujarnya. Dia mengakui munculnya parpol yang oportunis selain upaya melanggengkan sistem dinasti hanya akan membusukkan parpol itu sendiri. Apalagi, ujarnya, para mantan narapidana juga bisa masuk ke dunia politik.
Sementara itu, Anggota DPD Muhammad Asri Anas menegaskan bahwa partai politik telah gagal melakukan proses kaderisasi. Akibatnya, tokoh yang diusung dalam pencalonan pilkada bukan kader yang terbaik,tapi calon yang berduit. Bahkan pengurus partai di daerah bisa dikalahkan orang lain sebagai bakal calon hanya karena tidak mempunyai uang, ujarnya.
“Masih ada ‘mahar’ politik yang kami dapati di daerah. Sedangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakomodir dukungan dua partai yang konflik. Ini awal yang buruk sehingga dipastikan hasil akhirnya juga akan buruk,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
