Kabar24.com, BONDOWOSO- Masih membekas dalam ingatan ketika Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar menyambangi kediaman musisi Iwan Fals di Desa Leuwinanggung, Depok, medio Desember tahun lalu.
Kedatangan Marwan ke rumah musisi legendaris itu tak lain untuk membujuk Iwan jadi duta Desa. Marwan punya alasan mengapa seniman bernama lengkap Virgiawan Listanto itu dianggap satu-satunya sosok yang pantas untuk jadi ikon desa pada kementeriannya. Salah satunya adalah kecintaan Marwan terhadap karya-karya Iwan Fals.
Desa adalah kekuatan ekonomi. Itulah penggalan lirik lagu Iwan berjudul Desa yang diambil dari album Manusia Setengah Dewa. Lagu itu menjadi kunci sekaligus inspirasi Marwan Jafar dalam menelurkan program pembangunan desa sesuai yang termaktub dalam lirik lagu Desa tersebut.
Tak jarang, politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu blusukan ke setiap desa yang berada di daerah tertinggal. Salah satunya adalah Kabupaten Bondowoso, sebuah daerah di Jawa Timur.
Pekan lalu, Marwan dan rombongan kementeriannya menyambangi Bondowoso untuk meninjau potensi desa yang ada. Di sela-sela peninjauan, dia tampak asik menyimak dialog dengan ratusan kepala desa yang sudah menantinya sejak pagi.
Ajang dialog bersama menteri itu tak disia-siakan para kepala desa. Beberapa dari mereka menyampaikan unek-unek dan keluhan yang dirasakan. Madhari misalnya, Kepala Desa Bukor yang meminta kementerian untuk memberikan pendampingan terkait alokasi dana desa (ADD) yang diberikan kementerian sebesar Rp700 juta pada April lalu.
Madhari berharap skema Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang telah dibekukan itu bisa diadopsi, sehingga setiap desa memiliki pendamping atau setidaknya punya pengarah dalam program pembangunan desa tersebut.
"Kalau memang nanti ada pendamping di setiap desa, bagaimana pemerintah merekrut para pendamping itu," ujarnya.
Berbeda dengan Madhari, Kepala Desa Sulek, Nurul Hidayat berharap adanya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu bisa bermanfaat langsung pada masyarakat terutama yang berada di perdesaan.
Nurul mencatat warga desa di wilayahnya, bahkan juga hampir di seluruh Bondowoso, adalah kalangan buruh tani dan bangunan. Tak sedikit, buruh bangunan yang bekerja di luar daerah bisa kembali pulang saban pekan ke desanya masing-masing.
"Kami butuh program khusus yang bisa melibatkan para buruh tani dan bangunan dengan upah layak," ujar Nurul.
Dia tak menampik adanya program ADD untuk setiap desa bisa bermanfaat bagi warga yang ada. Namun, program yang konkret dari kementerian melalui pengelolaan setiap desa harus dirasakan setiap warganya langsung.
Sementara itu, Kepala Desa Tlogosari Nur Holis meminta kementerian untuk memberikan kejelasan terkait wewenang pemerintahan desa.
Nur mengaku pihaknya pusing terkait wewenang desa berada di bawah naungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Kementerian Dalam Negeri.
"Kami berharap adanya kepastian terkait hal ini agar menjadikan desa dan perangkat desa bekerja secara maksimal," katanya.
Kepala Kelurahan Kenangkaan, Yuldan menuturkan kementerian itu diharapkan bisa memberikan porsi sama terkait alokasi anggaran yang diberikan ke setiap desa.
Yuldan menuturkan alangkah baiknya apabila setiap kelurahan memeroleh hak sama seperti yang diterima desa. Dia berharap pemerintah merenungkan usulan para kepala kelurahan tersebut.
"Kami ini para lurah seolah dianaktirikan. Padahal kami ingin seperti para kepala desa yang diperhatikan langsung oleh kementerian," ujarnya.
Menanggapi keluhan-keluhan yang disampaikan para kepala desa itu, Marwan mencatat beberapa hal.
Pertama, terkait pendamping desa pada alokasi dana desa, pihaknya telah menyiapkan fasilitator yang direkrut dari para kader PNPM Mandiri.
Saat ini terdapat sekitar 15.000 pendamping atau fasilitator guna melancarkan program pembangunan dan pemberdayaan desa.
Kementerian akan menambah sekitar 15.000 fasilitator lagi hingga akhir tahun ini.
"Orang-orangnya bisa direkrut dari eks PNPM atau merekrut yang baru," tururnya.
Kedua, terkait program khusus untuk desa yang ada di Kabupaten Bondowoso, pihaknya akan menyiapkan beberapa terobosan agar program desa bisa dinikmati kalangan buruh tani dan bangunan.
Tentunya, kata dia, kementeriannya cukup 'elastis', sehingga bisa mengintervensi dirjen yang ada.
"Kita ada empat dirjen yang bisa mengurusi sektor buruh tani dan bangunan," ujarnya.
Namun, dia juga mengingatkan kepada pemerintah daerah agar bisa memanfaatkan program CSR yang diinisiasi perusahaan khususnya BUMN. Anggaran CSR itu bisa dimanfaatkan untuk membangun desa-desa yang ada.
Ketiga, terkait pemerintahan desa, wewenangnya memang ada dalam Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga Kementerian Dalam Negeri. Tetapi, dia meminta agar setiap kepala desa untuk tidak cemas memikirkan hal tersebut.
"Saat ini, pemerintah tengah meningkatkan capacity building untuk pengembangan perangkat desa. Ada sekolahnya juga untuk perangkat desai di Kementerian Dalam Negeri," ujarnya.
Dia menambahkan apabila terjadi konflik kepentingan di pemerintahan desa, terkait wewenang tersebut, diharapkan untuk diselesaikan masing-masing kepala desa dengan cara musyawarah.
Terakhir, terkait dana kelurahan, Marwan enggan terlalu banyak menjelaskan.
Dia memaklumi banyaknya para lurah yang mengeluh untuk memeroleh anggaran dana desa.
"Soal dana lurah ini, sayangnya tidak dicantumkan dalam UU Desa. Ini tugas Pak Bupati untuk mengelola dan memajukan lurah," katanya.
Namun, Marwan berharap penuh pembangunan desa menjadi awal perubahan yang baik bagi Indonesia.
Sebab, kata dia, sudah saatnya desa menjadi pionir pembangunan untuk negara. Bukan sebaliknya, pembangunan dilakukan di skala yang lebih besar.
Marwan bercita-cita, desa harus menunjukan potensinya di segala sektor untuk kepentingan warganya. Karena dia mengamini apa yang dilantunkan Iwan Fals, 'Desa harus jadi kekuatan ekonomi... Untuk bekerja dan mengembangkan diri...'
