Bisnis.com, SEMARANG – Para pengembang perumahan di Jawa Tengah semakin pesimistis mampu merealisasikan target penyediaan rumah pada 2015 dengan sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai masih menjadi kendala.
Wakil Ketua bidang Promosi, Humas, dan Publikasi DPP Realestat Indonesia (REI) Jateng, Dibya Krisnanda Hidayat, mengungkapkan berlakunya regulasi Bank Indonesia yang meningkatkan Rasio Loan to Value (LTV) untuk kredit properti akan menyulitkan para pengembang memasok unit hunian bagi konsumen karena kesulitan pendanaan, khususnya pada semester II/2015.
Kendati meningkatkan daya beli konsumen, kebijakan yang tertuang dalam PBI No.17/10/PBI/2015 itu membatasi pencairan KPR diberikan hanya kepada produk properti yang sudah jadi.
Kondisi itu, kata Dibya, akan menjadi beban baru bagi pertumbuhan pasar properti Jateng yang sebelumnya sudah cukup melambat sebagai dampak kelesuan ekonomi makro.
“Target penyediaan rumah komersial tidak mungkin tercapai,” ungkapnya di sela-sela pembukaan REI Expo ke-6 2015, Rabu (29/7/2015).
Di sisi lain, sambung dia, penyaluran hunian dengan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pun sulit terealisasi.
Pasalnya, sejumlah kebijakan yang diarahkan untuk mendukung program sejuta rumah, seperti bunga 5% bagi kredit pemilikan rumah dengan skema fasilitias likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan uang muka 1% pun belum berjalan di sejumlah wilayah.
“Aturan belum sinkron di daerah, laporan dari teman-teman, uang muka5% dan bunga 1% saja belum jalan, apalagi soal potongan biaya IMB 10%. Target penyediaan rumah komersial dan FLPP tidak mungkin tercapai,” tegasnya.
Dalam catatan Bisnis, DPD REI Jateng manargetkan pasokan hunian hingga 12.000 unit pada 2015 dengan hadirnya sejumlah kebijakan yang mendukung program nasional sejuta rumah.
Target penyaluran hunian tersebut terdiri dari 10.000 unit hunian bersubsidi bagi MBR dan 2.000 unit hunian komersial.
