Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengaku belum bicara dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait menteri Kabinet Kerja yang ketahuan menghina Presiden Joko Widodo.
Seusai rapat terbatas, Puan menuturkan dirinya bertemu dengan Mendagri dalam buka puasa bersama yang digelar di kediaman dinasnya pada Minggu (28/6/2015). Namun, dalam pertemuan tersebut Tjahjo tidak menyinggung tentang menteri disebut telah "mengecilkan" Presiden.
"Saya belum bicara mengenai hal tersebut. Jadi tanya Pak Tjahjo," ujar Puan di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (29/6/2015).
Menurutnya, selama ini menteri-menteri berjalan sesuai tugasnya masing-masing. Rapat-rapat yang digelar Presiden Jokowi juga berjalan dengan baik sesuai koridor.
"Semuanya saya lihat tetap melakukan kerja-kerjanya. Kan masalah reshuffle prerogatif Presiden. Jadi ya kita sampai saat ini tetap melakukan kerja-kerja kita sesuai tupoksi masing-masing," imbuhnya.
Politisi Partai PDI-Perjuangan ini mengaku belum diajak bicara oleh Presiden Jokowi soal perombakan kabinet. Puan juga tidak tahu apakah isu reshuffle yang berhembus sudah dibicarakan Presiden Jokowi dengan partai koalisi atau belum.
"Oh enggak tahu, itu nanyanya ke partai," tuturnya.
Kendati belum bicara soal reshuffle dengan partai koalisi, Puan memandang komunikasi dan silaturahmi perlu dilakukan oleh Presiden sebagaimana dengan pertemuan Presiden dengan Cendekiawan Muslim dan Tokoh Nasional Syafii Maarif serta belasan ekonom nasional di Istana Merdeka, Senin (29/6/2015).
"Silaturahmi itu kan memang harus diperlukan dan selama itu adalah buat kebaikan bangsa atau masa depan bangsa ini, saya rasa itu harus dilakukan," ucap Puan.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan ada menteri di dalam Kabinet Kerja yang menghina Presiden Joko Widodo. Hinaan itu, kata dia, dilontarkan usai rapat di Istana Negara beberapa waktu lalu.
"Ada menteri yang menghina Presiden. Pembantu Presiden malah menghina. Siapa itu menterinya, silakan tanya ke Presiden," ujar Tjahjo, Minggu (28/6/2015).
