Kabar24.com, JAKARTA—Meski kompetensi menteri yang berasal dari parpol maupun profesional sama saja, namun menteri dari partai politik (parpol )cenderung membawa agenda kelompok, sedangkan menteri kalangan profesional lebih membawa agenda Nawacita.
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan, bahwa para menteri dari partai politik yang kerap membawa agenda pribadi maupun kelompok mengakibatkan kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla anjlok.
“Mereka berbeda dari menteri non-partai politik atau profesional, yang bekerja atas dasar agenda Nawacita atau arahan Presiden Jokowi. Bila para menteri dari partai politik membawa agenda sendiri maupun kelompok dan tidak tunduk pada agenda Nawacita maka hal itu sangat berbahaya,” ujarnya, Senin (29/6/2015).
Isu reshuffle terus memanas seiring banyaknya kritikan masyarakat atas kinerja para menteri Kabinet Kerja akhir-akhir ini. Ray Rangkuti juga menyoroti kinerja beberapa menteri parpol dari PKB seperti Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi yang belakangan menyedot perhatian publik terkait pembekuan PSSI.
“Kita dukung pembekuan PSSI untuk perubahan mendasar, tetapi sampai kapan? Berilah batas waktu yang jelas, jangan menggantungkan nasib orang. Apalagi akibat kebijakan Menpora ribuan orang menganggur,” katanya.
Demikian juga dengan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri yang nyaris tidak ada perubahan signifikan. Dia menilai Dhakiri cenderung meniru gaya Jokowi seperti blusukan ke tempat penampungan TKI.
“Apa kebijakan Menaker yang fenomenal? Tidak ada,” katanya mempertanyakan.
Sementara itu, mantan Wakil Ketua DPD, Laode Ida mengatakan bahwa mengevaluasi menteri tidak bisa dikotomis antara menteri dari parpol dan profesional.
“Kinerja itu diukur dari profesionalitas kinerja. Kalau menteri dari parpol bekerja lebih baik, itu baru namanya profesional. Demikian juga menteri non parpol, jika bekerja baik disebut profesional,” katanya.
Laode juga mempertanyakan indikator yang digunakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang mengatakan kinerja menteri non parpol atau dari kalangan profesional buruk.
