Kabar24.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menolak revisi UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jokowi tidak memiliki alasan untuk merevisi UU tersebut.
"Tidak ada alasan untuk merevisi karena memperkuat KPK itu sekarang justru penting. Revisi itu akan memperlemah," ujar Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki di Istana Kepresidenan, Jumat (19/6/2015).
Dengan penolakan revisi UU KPK maka diharapkan pro dan kontra di tengah publik berakhir. Sebelumnya ada polemik tentang rencana revisi UU tersebut. Ada kesan bahwa revisi inisiatif pemerintah. Namun, Menkumham Yasonna Laoly menegaskan pemerintah tidak pernah mengusulkan hal itu.
Ketua KPK Taufiequrahman Ruki menyambut baik sikap tegas presiden. Dia berharap polemik dan saling mencurigai segera berakhir. KPK akan bekerja menggunakan UU yang sudah ada.
Jokowi Tolak Revisi UU KPK, Polemik & Saling Curiga Diharapkan Berakhir
Presiden Joko Widodo menolak revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jokowi tidak memiliki alasan untuk merevisi UU tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Penulis : Akhirul Anwar
Editor : Yusuf Waluyo Jati
Topik
Konten Premium
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.
7 jam yang lalu
Ramalan Harga Emas 2025, Lanjut to The Moon?
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru
39 menit yang lalu
Eks Dirjen ESDM Didakwa Terlibat dan Terima Uang di Kasus Korupsi PT Timah
2 jam yang lalu