Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Revisi UU KPK, Kapolri Serahkan Semua ke DPR & Pemerintah

Kepolisian RI menyerahkan sepenuhnya persoalan revisi Undang-undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah. n
Dika Irawan
Dika Irawan - Bisnis.com 19 Juni 2015  |  15:10 WIB
Badrodin Haiti - hizbuttahrir.or.id
Badrodin Haiti - hizbuttahrir.or.id

Kabar24.com, JAKARTA - Kepolisian RI menyerahkan sepenuhnya persoalan revisi Undang-undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah.

"Kita Polri itu, pelaksana undang-undang jadi itu urusan sepenuhnya pada bagian legislasi ya DPR dan Pemerintah," kata Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti di Mabes Polri, Jumat (19/6/2015).

Mengenai kewenangan KPK soal penyadapan yang hendak direvisi, menurut Badrodin, jika dalam pengusutan kasus korupsi memerlukan sesuatu penyadapan, dapat dilakukan penyadapan. "Ya kalau memang pemberantasannya memerlukan sesuatu yang luar biasa tentu bisa dilakukan," katanya.

Badrodin menambahkan dalam pembuatan undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi tentu memiliki latar belakang dan kajian akademis yang mendasari pembentukan undang-undang tersebut.

"Kalau misalnya mau melakukan revisi tentu ada argumentasi kuat," katanya.

Sebelumnya dilaporkan Pemerintah dan DPR mengajukan revisi Undang-undang KPK mengenai kewenangan penyadapan dan penuntutan. Revisi tersebut bahkan sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional 2015.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

revisi uu kpk
Editor : Yusuf Waluyo Jati

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top