SABDA RAJA NGAYOGYAKARTA: Protes Keputusan Sultan HB X, Rakyat Yogya Pajang Spanduk

Kabar24.com, JAKARTA -  Dua Sabda Raja yang dikeluarkan Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hameng Buwono (HB) X terus mengundang kontroversi di tengah masyarakat Yogyakarta.

Mereka pun menyuarakan ketidaksetujuannya atas sikap Sri Sultan HB X tersebut dengan berbagai ekspresi, salah satunya dengan memajang spanduk bernada protes di kawasan Titik Nol Kilometer, Jalan Ibu Ruswo, Jalan Kauman, Pasar Ngasem dan Simpang Gondomanan.

Spanduk berwarna putih berukuran 0,5x3 meter persegi itu muncul sejak Jumat pekan lalu dan makin banyak jumlahnya sehari kemudian. Dengan tulisan berwarna hijau, spanduk itu bertuliskan “Kembalikan Paugeran-Jogja Tetap Istimewa”.

Identitas spanduk itu hanya tertulis: Warga Kauman. Kauman merupakan kampung yang dihuni warga Muhammadiyah di Yogyakarta yang terletak berdekatan dengan Keraton Yogyakarta.

Koordinator pemasang spanduk itu, Muhammad Muslih (32) mengaku spanduk itu sebagai protes terhadap Raja Keraton Yogyakarta yang dianggap menyalahi adat-istiadat keraton.

"Raja menghapus khalifatullah dalam gelarnya seperti menurunkan wibawanya sendiri," ujar Muslih, koordinator paguyuban parkir di area Alun-alun Utara.

Sultan HB X mengubah nama dan gelarnya. Hal itu dia umumkan di Keraton Yogyakarta pada Kamis pekan lalu. Salah satu dari pengumuman itu ialah penghilangan kata khalifatullah.

Muslih mengaku setidaknya berhasil mencetak 200 spanduk sejenis untuk melawan dan memprotes Sabda Raja itu. "Kami pasang di seluruh kabupaten dan Kota DIY biar warga tak cuma diam, tapi gumregah saat ada masalah seperti ini," ujarnya.

Menurut Muslih, dana untuk membikin seluruh spanduk itu adalah dari patungan masyarakat, terutama kampungnya di Kauman. Ada yang menyumbangkan Rp 20 ribu-1 juta. "Ini inisiatif kami sebagai warga yang peduli nasib keraton sebagai sumbu budaya Yogyakarta. Raja juga manusia yang bisa salah, harus diingatkan.”

Awal pekan ini, Muslih akan mengumpulkan wakil dari 60 pondok pesantren di DIY untuk menggelar aksi menolak Sabda Raja. "Kami tak setuju sama sekali lima poin Sabda Raja itu. Semua menyalahi paugeran keraton, termasuk wacana raja perempuan," tegasnya.