Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Golkar Instruksikan Politisinya di Senayan Golkan RUU Penjaminan

Fraksi Partai Golkar (F-PG) DPR menginstruksikan kepada seluruh politisinya di Senayan untuk menggolkan RUU Penjaminan dengan target pengesahan pada tahun ini.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 30 April 2015  |  15:45 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA--Fraksi Partai Golkar (F-PG) DPR menginstruksikan kepada seluruh politisinya di Senayan untuk menggolkan RUU Penjaminan dengan target pengesahan pada tahun ini.

Demikian disampaikan Ketua F-PG DPR RI Ade Komaruddin saat menerima jajaran pengurus Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) dalam rangka audiensi RUU Penjaminan di Gedung DPR RI, Kamis (30/4/2015).

Sebagai inisiator RUU Penjaminan, ujarnya,  Fraksi Golkar akan terus mengawal RUU yang telah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2015 tersebut,

 Dalam kesempatan itu, Ade mengatakan bahwa Fraksi Golkar menilai kemajuan ekonomi di Indonesia sebenarnya ditentukan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). Pasalnya, tenaga kerja yang terserap juga sebagian besar dari sektor itu.

 "Terkait hal itu, Undang-undang Penjaminan dimaksudkan agar industri penjaminan memiliki level playing field yang seimbang dibandingkan dengan industri lain," ujarnya.

 Pada bagian lain, industri penjaminan akan lebih optimal berperan meningkatkan tingkat inklusivitas keuangan, mengingat tingkat inklusivitas keuangan Indonesia saat ini hanya sebesar 20%.

 Sementara itu, Ketua Umum  Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) Diding Anwar mengatakan UU Penjaminan sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan fungsi penjamin kredit di sektor UMKMK. Sedangkan Asippindo memiliki kapasitas penjaminan hingga Rp100 triliun.

 Menurutnya, sebanyak 99%  dari 57,54 juta pelaku usaha di Indonesia adalah pelaku UMKMK. Sayangnya dari jumlah yang mayoritas tersebut para pelaku UMKMK masih kesulitan mengakses permodalan, kendati secara feasible layak mendapatkan permodalan.

 "Namun para pelaku UMKMK dinilai tidak bankable, sehingga sulit memenuhi persyaratan kredit karena perayaratan jaminan. Di sinilah peran Asippindo dibutuhkan," ujarnya. 

 Diding juga menyatakan penjaminan sangat membantu mereka (pelaku UMKMK) yang memiliki usaha produktif layak dan prospektif secara ekonomi (feasible), tapi belum layak kredit (not bankable) atau memiliki kendala dari sisi pemenuhan agunan. 

 "Pelaku UMKMK dinilai masih kalah bersaing dengan perusahaan besar dalam memperoleh kredit," ujarnya.

 Dengan jumlah anggota 19 perusahaan dari BUMN, BUMD dan swasta, Asippindo optimistisd mampu membantu memenuhi penyaluran kredit di sektor UMKMK dengan cara penjaminan dengan kapasitas modal mencapai hingga Rp 100 triliun.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

umkm partai golkar
Editor : Saeno

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top