Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

KISRUH GOLKAR: Tak Bacakan Surat Perombakan Fraksi, Pimpinan DPR Langgar UU MD3

Pimpinan DPR melanggar undang-undang tentang DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) jika tidak membacakan surat keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) terkait pengesahan pengurus DPP kubu Agung di rapat paripurna mendatang.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 31 Maret 2015  |  15:05 WIB
KISRUH GOLKAR: Tak Bacakan Surat Perombakan Fraksi, Pimpinan DPR Langgar UU MD3
Bagikan

Kabar24.com, JAKARTA-- Pimpinan DPR melanggar undang-undang tentang DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) jika tidak membacakan surat keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) terkait pengesahan pengurus DPP kubu Agung di rapat paripurna mendatang.

Demikian dikemukakan oleh Ketua DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono, Bowo Sidik Pangarso kepada wartawan, Selasa (31/3/2015). Dia berharap surat itu dibacakan sehingga persoalan internal partai politik tertua itu bisa diselesaikan.

"Kalau sampai tidak dibacakan maka dia (pimpinan DPR) melanggar UU MD3. Berarti dia (pimpinan DPR) tidak ada niatan baik untuk selesaikan masalah Golkar di DPR," ujar Bowo.

Menurutnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam mediasi kisruh perebutan ruangan Fraksi Partai Golkar kemarin berjanji akan melakukan rapat Paripura pada Kamis (2/4) mendatang. Dalam rapat itu akan dibacakan surat keputusan Menkumham yang telah menyatakan pengakuan atas Partai Golkar kubu Agung Laksono.

"Jaminan Fadli sebagai Wakil DPR, mengatakan pada hari Kamis akan melakukan paripurna dan semua surat masuk akan dibacakan di paripurna," ujarnya.

Setelah dibacakan di Paripurna, Bowo mengungkapkan bahwa secara otomatis ketua Fraksi Golkar yang sah adalah Agus Gumiwang Kartasasmita.

Kendati demikian, anggota Komisi VII ini pun mempersilakan Ade Komarudin kembali memimpin fraksi Partai golkar  jika sudah ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Tapi kalau Menkumham melakukan banding (atas putusan PTUN) maka masih berlaku SK Menkumham (sebelumnya)," ujar Bowo. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

partai golkar UU MD3
Editor : Saeno
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top