Kabar24.com, WINA - Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), Jumat (27/3/2015), mendesak India untuk memperketat peraturan keamanan nuklirnya dengan menjamin kebebasan badan atom nasional dan mengizinkan lebih banyak pemeriksa asing untuk datang.
"Pemerintah harus menjamin kebebasan aturan hukum badan atom nasional India, Dewan Pengaturan Energi Atom (AERB), terpisah dari tanggung jawab maupun kepentingan yang dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan," ujar IAEA dalam sebuah pernyataan.
"AERB harus mempertimbangkan peningkatan pemeriksaan rutin pada pembangkit listrik tenaga nuklir untuk mendapatkan pengesahan tambahan dari pihak tidak terikat lain dan membuat pengawasan peraturan menjadi lebih efektif," kata IAEA.
Kepala AERB S. S. Bajaj, menurut IAEA, sependapat pengetatan peraturan ini. "AERB selalu berkomitmen untuk melakukan perbaikan-perbaikan sesuai kesepakatan dan selanjutnya memperketat peraturan-peraturan," ujar IAEA, mengutip S. S. Bajaj.
Sementara itu pada Januari 2014, India, yang pernah menguji coba nuklir namun belum menandatangani pakta kesepakatan pembatasan kepemilikian nuklir (Non-Proliferation Treaty/NPT), mengumumkan bahwa mereka mencapai kesepakatan untuk membuka kerja sama dengan penanam modal Amerika Serikat (AS) di bidang tenaga nuklir India.
Hal tersebut dicapai setelah Perdana Menteri India Narendra Modi pada 2014 setuju untuk memperketat pemeriksaan nuklir India, yang dipergunakan untuk kepentingan sipil, oleh IAEA.
Presiden Barack Obama dan Modi meredakan kekhawatiran AS terkait nuklirnya dan membuka kerja sama berupa penanaman modal senilai miliaran dolar AS di pembangkit nuklir India.
India, beserta Pakistan, pernah melakukan uji senjata nuklir pada tahun 1988 di tengah perlombaan persenjataan oleh kedua negara yang bermusuhan itu.
Beberapa negara menganggap sikap India yang belum menandatangani NPT, yang dibuat untuk mencegah kepemilikian senjata nuklir, sebagai sandungan bergabungnya negara tersebut ke Kelompok Pemasok Nuklir (NSG).
Jika bergabung dengan NSG, badan perdagangan nuklir yang didirikan agar nuklir untuk kepentingan sipil tidak dimanfaatkan untuk tujuan militer, India diyakini bisa menaikkan posisinya sebagai negara dengan kekuatan nuklir yang bertanggung jawab di dunia internasional dan memberikan pengaruh besar terhadap perdagangan nuklir.
NPT akan mengadakan konferensi untuk peninjauan yang dimulai April 2015. []
