Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Gubernur Zaini: Pusat Punya Utang SDA, Aceh Harus Lebih Diperhatikan

Pemerintah Provinsi Nagroe Aceh Darussalam meminta pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat daerah itu sebagai timbal balik dari kontribusinya dalam pembangunan nasional.
Presiden Joko Widodo (kiri) berjalan bersama Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud (tengah) dan Gubernur Aceh Zaini Abdullah (kanan) sebelum melanjutkan perjalanan meninjau PT Arun Gas, Aceh Utara di pendopo Banda Aceh, Senin (9/3). Kunjungan Presiden Joko Widodo besama rombongan ke Aceh yang dijadwalkan pada 8-10 Maret mengunjungi PT Pertamina Gas Arun, peresmian Bendungan Paya Keureutu, Aceh Utara dan meninjau perkembangan Free Port Sabang./Antara
Presiden Joko Widodo (kiri) berjalan bersama Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud (tengah) dan Gubernur Aceh Zaini Abdullah (kanan) sebelum melanjutkan perjalanan meninjau PT Arun Gas, Aceh Utara di pendopo Banda Aceh, Senin (9/3). Kunjungan Presiden Joko Widodo besama rombongan ke Aceh yang dijadwalkan pada 8-10 Maret mengunjungi PT Pertamina Gas Arun, peresmian Bendungan Paya Keureutu, Aceh Utara dan meninjau perkembangan Free Port Sabang./Antara

Bisnis.com, LHOKSEUMAWE - Pemerintah Provinsi Nagroe Aceh Darussalam meminta pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat daerah itu sebagai timbal balik dari kontribusinya dalam pembangunan nasional.

Zaini Abdullah, Gubernur Aceh, mengatakan pemerintah pusat harus membantu Pemerintah Aceh untuk mendorong pengembangan industri. Pasalnya, hingga kini masih banyak masyarakat Aceh yang hidup di bawah garis kemiskinan dan kesulitan mendapat pekerjaan.

"Cukup banyak sumber daya dari Aceh yang digunakan untuk pembangunan nasional. Ada utang besar dan tanggung jawab bersama untuk mensejahterakan masyarakat Aceh," katanya, Senin (9/3/2015).

Zaini menuturkan saat ini Pemerintah Aceh mengajukan pengelolaan aset bekas Kilang Arun milik Pertamina. Aset tersebut rencananya dikelola secara terpadu melalui kawasan industri terpadu Arun.

Menurutnya, keberadaan kawasan industri terpadu itu sangat penting bagi kepercayaan investor. Selama ini, masih sedikit investor yang mau masuk ke Aceh, karena masih dianggap rawan konflik.

"Sebagai daerah pascakonflik, Aceh masih menjadi pilihan terakhir untuk investasi, di sinilah perlunya peran pemerintah pusat," ujarnya.

Keberadaan terminal penampungan dan regasifikasi Arun juga dianggap dapat menggenjot investasi di daerah tersebut. Pengembangan fasilitas itu juga dianggap sebagai upaya pemerintah pusat untuk terus mengoptimalkan sumber daya di wilayah tersebut.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Lili Sunardi
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper