Bisnis.com, JAKARTA - Tak hanya pemerintah Australia yang bereaksi keras terhadap kebijakan eksekusi mati yang diteripkan oleh Presiden Jokowi, tapi juga Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon meminta Indonesia untuk menyetop eksekusi mati terpidana kasus narkotik.
Permintaan itu diutarakan Ban melalui pembicaraan telepon dengan Menteri Luar Negeri RI Retno Lestari Priansari Marsudi. “PBB menentang hukuman mati di bawah situasi apa pun,” kata juru bicara PBB, Stephane Dujarric, lewat pernyataan pada Jumat l(13/2/2015). “Sekretaris Jenderal meminta otoritas Indonesia untuk tidak melaksanakan eksekusi pada terpidana mati kasus narkotika.”
Kepada Tempo, Retno membenarkan dirinya menerima telepon dari Ban Ki-moon. “Beliau sudah tahu posisi kita. Kita bicara per telepon pada Jumat pagi pukul 08.40,” kata Retno lewat pesan pendeknya kepada Tempo, kemarin.
Di berbagai kesempatan dan pertemuan, Retno menegaskan posisi Indonesia terkait dengan hukuman mati bagi para pengedar narkotik akan tetap konsisten dan tidak berubah.
Bulan ini, Jaksa Agung HM. Prasetyo memastikan dua warga Australia yang terkait dengan kasus Bali Nine, Myuran Sukumaran, 33 tahun, dan Andrew Chan, 31 tahun, ada di antrean terpidana yang akan dieksekusi, setelah Jokowi menolak grasi mereka pada Januari lalu.
Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengimbau pemerintah Indonesia untuk tidak menghukum mati warga negaranya, mengingat banyak WNI juga terancam hukuman mati di negara lain. “Permohonan saya agar Indonesia responsif kepada kami, seperti yang mereka harapkan kepada negara lain yang akan menghukum mati warganya di luar negeri,” kata Abbott beberapa waktu lalu.
Adapun Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop tidak menampik kemungkinan warganya akan memboikot kunjungan wisata ke Indonesia sebagai bagian dari protes. “Menurut saya, rakyat Australia akan memperlihatkan ketidaksetujuan mereka terhadap tindakan (eksekusi) itu, termasuk dengan membuat keputusan soal ke mana mereka akan berlibur,” kata Bishop dalam wawancara dengan radio Australia AW3 yang dilansir di situs resminya.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, mengaku tidak khawatir terhadap pemboikotan. Dia menegaskan, keindahan wilayah dan kebudayaan Indonesia dengan berbagai fasilitas dan hotel yang bagus menjadi pertimbangan warga negara lain mendatangi tempat-tempat wisata di Indonesia. “Karena itu kami tidak khawatir,” kata dia kepada Tempo.
