Kabar24.com, JAKARTA--Pramono Anung, politikus PDIP sekaligus anggota Komisi I DPR membenarkan pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal kapolri merupakan preferensi Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP.
"Megawati mempunyai preferensi [calon kapolri] seorang yang mantan ajudannya. Lagipula, semua orang yang menjadi ajudan adalah lulusan terbaik di angkatannya. Dengan demikian kalau ada preferensi itu tidak salah. Nah, sekarang proses sepenuhnya sudah menjadi wewenang Joko Widodo sebagai Presiden," katanya di Kompleks Gedung Parlemen, Kamis (29/1/2015).
Meski demikian, Pram menolak jika preferensi calon kapolri itu dianggap sebagai tekanan yang berlebihan kepada Presiden.
"Enggak mungkin ada tekanan. Yang menjadi Presiden itu Jokowi, jadi yang memilih Jokowi. Jadi Jokowi yang memutuskan. Dalam kondisi seperti ini, ujian bagi kepemimpinan seorang Presiden kalau memang beliau sudah memutuskan maka siapapun tidak ada yang bisa memberikan tekanan," tegasnya.
Menurutnya, PDIP sebagai partai pengusung, tidak ada yang salah memberikan preferensi sebuah nama jika semua proses sudah dilakukan dengan baik.
"Bahkan, DPR pun juga sudah memberikan persetujuan kepada Budi Gunawan melalui uji kelayakan dan kepatutan," katanya.
Namun, jika kemudian ada saran dari luar struktur kenegaraan, paparnya, harus diberikan secara tepat.
"Tim investigasi itu belum ada keppresnya. Tapi sudah memberikan rekomendasi yang cenderung memihak. Harusnya mereka bekerja dengan benar. Bukan seperti itu caranya. Saya lebih setuju jika Presiden meminta tanggapan lembaga tinggi negara," katanya.
Sebelumnya, ketua tim investigasi penyelesaian konflik KPK dan Polri, Syafii Maarif yang mengaku mendapat sumber informasi tepercaya mengungkap, pengajuan Budi Gunawan bukan merupakan inisiatif Jokowi. Atas pernyataan itu, Junimart Girsang, politikus PDIP lainnya meminta kepada Syafii untuk tidak memberikan pernyataan yang janggal. "Syafii harus ungkap siapa yang mengajukan."
