Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

POLRI: Hak Imunitas KPK Langgar Asas Hukum

Mabes Polri menilai usulan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang hak imunitas bagi Komisi Pemberantasan Korupsi bertentangan dengan asas hukum yang berlaku.
Dika Irawan
Dika Irawan - Bisnis.com 27 Januari 2015  |  16:49 WIB
Kombes Pol. Rikwanto  - antara
Kombes Pol. Rikwanto - antara

Bisnis.com, JAKARTA--Mabes Polri menilai usulan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang hak imunitas bagi Komisi Pemberantasan Korupsi bertentangan dengan asas hukum yang berlaku.

“Asas hukum itu semua orang berkedudukan sama di mata hukum. Jadi seorang kepala negara pun kalau melanggar pidana, bisa dipidanakan,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Komisaris Besar Polisi Rikwanto di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (27/1/2015).

Menurut dia, sekalipun usulan itu akan diajukan ke DPR, kemungkinan akan tidak akan mudah dikabulkan. Lantaran harus dipertimbangkan perlu atau tidaknya perpu tersebut.

Dia juga mengkhawatirkan jika hak imunitas itu diberikan ke KPK, maka akan ada pihak lain yang ingin mengusulkan hak yang sama. “Jabatan dan posisi tertentu akan mengajukan itu dengan alasan tertentu,” katanya.

Untuk diketahui, wacana hak imunitas bagi KPK muncul setelah adanya penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim.

Selain nama Bambang, komisioner lain seperti Abraham Samad dan Adnan Pandu Praja telah dilaporkan ke pihak kepolisian.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK vs Polri
Editor :

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top