Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

KPK VS POLRI: Imunitas untuk KPK Langgar Konstitusi

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly berpendapat wacana pemberian hak imunitas terhadap pekerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertentangan dengan konstitus, karena semua orang di mata hukum sama. Alangkah lebih baik KPK maupun Polri mengedepankan transparansi.
Akhirul Anwar
Akhirul Anwar - Bisnis.com 26 Januari 2015  |  15:08 WIB
Yasonna Laoly - Googleimage
Yasonna Laoly - Googleimage

Kabar24.com, JAKARTA – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly berpendapat wacana pemberian hak imunitas terhadap pekerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertentangan dengan konstitus, karena semua orang di mata hukum sama. Alangkah lebih baik KPK maupun Polri mengedepankan transparansi.

"Itu potensial untuk melanggar konstitusi. Jadi saya kira, yang perlu barangkali transpransi, menjaga supaya masing-masing lembaga hukum, institusi hukum kita saling menjaga dirinya dalam melakukan tindakan-tindakan yang dalam tupoksinya," kata Laoly usai menghadiri peresmian PTSP di kantor BKPM Jakarta, Senin (26/1/2015).

Sebelumnya, pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Zainal Arifin Mochtar mendesak Presiden mengeluarkan Perppu untuk memberikan hak imunitas KPK.

Perlakuan hukum khusus layak diberikan kepada pekerja pemberantasan korupsi pasalnya bidang kerjanya rentan dijegal dengan berbagai upaya kriminalisasi oleh pihak yang merasa terancam dengan kinerja mereka dalam memberantas korupsi.

Kendati demikian, lanjut Zainal, Perppu yang mengatur hak imunitas tersebut dapat dikecualikan apabila para pihak yang dimaksudkan terbukti melakukan kejahatan dalam operasi tangkap tangan.

 "Ya kalau sudah tangkap tangan, berarti sudah nyata-nyata kejahatnnya," kata dia.

Kriminalisasi KPK

Wacana hak imunitas muncul setelah Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap Bareskrim Polri terkait pemberian kesaksian palsu sengketa Pilkada Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah. Penangkapan itu sarat dengan upaya kriminalisasi KPK setelah penetapan tersangka korupsi calon tunggal Kapolri Komjen (Pol) Budi Gunawan oleh KPK.

Saat ini BW masih aktif sebagai pimpinan lembaga antirasuah tersebut. Berdasarkan Undang-Undang, BW yang bertastus tersangka seharusnya dinonaktifkan dari jabatannya agar berkonsentrasi menghadapi perkara hukum. Penonaktifan menggunakan payung hukum Keputusan Presiden.

Yasonna menambahkan dalam waktu dekat pihaknya akan memberi masukan kepada Presiden tentang perundang-undangan penonaktifan pejabat yang tersangdung kasus hukum.

"Kita akan kasih masukan kepada pak presiden, harus membuat tenang dulu," jelasnya. Ia menolak berkomentar apakah BW harus mengundurkan diri atau tidak. (Kabar24.com)

BACA JUGA:

KPK VS POLRI: Menteri Tedjo Didesak Minta Maaf

APEL AMERIKA MENGANDUNG BAKTERI: Impor Apel Mengandung Listeria Disetop

 

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK vs Polri
Editor : Nancy Junita

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top