Kabar24.com, JAKARTA--Partai Demokrat meminta kepada masyarakat untuk mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar segera menyelesaikan masalah yang muncul antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri secara bijak sesuai dengan konstitusi yang berlaku.
Syarief Hasan, ketua Harian Partai Demokrat, mengatakan masyarakat harus bisa mendukung Presiden dengan menahan diri untuk tidak bertindak terlalu jauh dan melebihi batas kepatutan."Karena berisiko menggangu stabilitas politik," katanya di Kompleks Gedung Parlemen, Senin (26/1/2015).
Untuk menyelesaikan masalah antarinstitusi penegak hukum itu, paparnya, Jokowi masih memiliki wewenang dan sumber daya politik yang cukup.
"Krisis kecil itu bisa segera diselesaikan sehingga KPK dan Polri bisa segera bekerja sebagaimana mestinya," katanya.
Menurutnya, perseteruan antara KPK dan Polri yang saat ini terjadi adalah ujung dari penetapan calon tunggal Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan oleh KPK.
"Meski tampak tidak saling bersinggungan, faktanya Bambang Widjojanto, Komisioner KPK, sebagai tersangka oleh Polri," ujarnya.
Dalam upaya penyelesaian kisruh KPK dan Polri, Jokowi tengah menyiapkan tim khusus untuk memantau masing-masing penegak hukum menyelesaikan tugasnya.
Tim itu a.l. terdiri dari mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie dan ahli hukum Hikmahanto Juwana.
Anggota tim independen lainnya adalah mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas, mantan Wakapolri Komjen (purn) Oegroseno, pengamat kepolisian dan akademisi Bambang Widodo Umar, mantan pimpinan KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, dan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Syafi'i Ma'arif.
