Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta segera mengambil sikap atas polemik yang muncul antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan institusi lain setelah lembaga antirasuah itu menetapkan calon tunggal kapolri Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka.
Jimly Asshidiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus pakar hukum dan tata negara, meminta kepada Jokowi untuk segera turun tangan. Pasalnya, saat ini, penetapan tersangka Budi Gunawan sudah memasuki ranah politik yang mengakibatkan antarinstitusi penegak hukum saling serang.
Saat ini, penetapan tersangka untuk Budi Gunawan sudah dianggap sebagai serangan bagi Polri. Selanjutnya memunculkan serangan balik untuk KPK.
Tidak hanya praperadilan dari Polri, tudingan Ketua KPK Abraham Samad bermain politik dari PDIP bahkan sudah dicuatkan. "Ini tidak bagus, jadi Jokowi harus segera turun tangan," katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon seluler, Kamis (22/1/2015).
Menurutnya, Jokowi jangan sampai menunggu polemik calon kapolri yang sarat dengan politik itu bisa berdampak pada memburuknya situasi politik di Tanah Air. "Jika terlambat, bisa seperti kisah Cicak Buaya. Jokowi harus segera menginisiasi pertemuan dengan sejumlah pihak. Langkah selanjutnya, terserah Jokowi."
Meski demikian, Jimly meminta kepada KPK, Polri, Kejaksaan, dan PDIP untuk menahan diri dan tidak menjadikan polemik ini seperti perang. "Ini politik. Menurut saya, diikuti saja proses hukumnya. Biar Budi Gunawan berurusan dengan KPK, Polri dengan KPK, serta masalah Abraham Samad dengan PDIP."
Siti Zuhro, peneliti politik Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI), menyarankan hal yang sama kepada Jokowi. "Sebagai representasi pilihan rakyat, Jokowi harus segera mengambil sikap atas polemik ini. Rakyat hanya ingin, KPK bersih dan pejabat Polri yang bersih juga, karena memang mereka dituntut sebagai penegak hukum."
Namun sesuai dengan analisa Zuhro, permintaan kepada Jokowi untuk menengahi polemik ini memang cukup sulit. "Saat ini KPK dan Jokowi saling berhadapan. Tapi, sebagai kepala negara dan representasi rakyat, Jokowi harus turun tangan."
Meski demikian Mahfud MD, yang juga mantan Ketua MK, menilai campur tangan presiden dalam menyelesaikan polemik yang sarat dengan politik ini justru bisa melemahkan posisi presiden. "Masih banyak tugas presiden selain mengurusi Budi Gunawan yang berujung pengungkapan permainan politik Abraham Samad," katanya.
Mahfud yang mengaku tahu betul bahwa Samad menginginkan jabatan wakil presiden mendampingi Jokowi dalam Pilpres 2014 itu, mengungkapkan ketidakselarasan Samad dengan jabatannya. "Dia ketemu siapa dan mau apa? saya tahu persis. Hanya saja, memang kurang etis saja," kata Mahfudz yang pernah didaulat oleh calon presiden Prabowo Subianto itu.
Politikus partai Golkar sekaligus Ketua Komisi III, berharap hukum yang menuntaskan polemik ini. "Hanya hukum yang bisa menyelesaikan. Jadi biar masing-masing menyelesaikan sesuai konstitusi. Adapun untuk perlunya campur tangan presiden, itu terserah
