Bisnis.com, JAKARTA - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mohammad Nasser mengeluhkan peran Kompolnas yang sering diabaikan instansi/lembaga milik negara lain.
Salah satunya adalah saat Kompolnas meminta data dan rekomendasi Komjen Budi Gunawan sebagai calon kapolri pengganti Kapolri Jenderal Sutarman.
"Semua calon yang saat itu kita periksa yang kemudian berulang lagi sekarang. Pada waktu itu kita sudah meminta KPK dan PPATK tetapi tidak ada jawaban," ujarnya dalam diskusi polemik di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/1/2015).
Kompolnas mengaku telah mengajukan surat untuk meminta profil keuangan Budi Gunawan kepada KPK dan PPATK pada Maret 2013.
Namum, tidak ada jawaban dari KPK maupun PPATK membuat Kompolnas tidak memiliki data tentang aliran dana di rekening.
"Kalau ada pihak yang memilki data, seharusnya disuplai data. Apalagi dengan KPK, kami punya MoU atau perjanjian," katanya.
Naseer menambahkan kompolnas juga tidak bisa disalahkan soal lolosnya Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Pasalnya, kompolnas merekomendasikan mantan Kapolda Bali itu karena mengacu surat yang dikeluarkan Bareskrim Polri yang menyatakan transaksi Budi Gunawan masih wajar dan tidak ada masalah.
Komjen Budi Gunawan juga termasuk perwira tinggi senior dengan pangkat bintang tiga.
"Kami tidak punya alasan untuk men-delete Budi Gunawan. Secara kepangkatan, dia sudah bintang tiga. Kami juga punya surat dari Bareskrim Polri yang ditandatangani Pak Ito Sumardi. Jadi, rekening Irjen Pol Budi saat itu tidak bermasalah alias clear," terang Naseer.
Pihaknya berharap instansi lembaga lain turut membantu dan memperkuat peran Kompolnas harus diperkuat.
"Kalau Kompolnas tidak diperkuat, kami selalu diabaikan, tidak lebih baik, ya bubarkan saja Kompolnas," ucap Naseer.
