Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

CALON KAPOLRI TERSANGKA KPK: Jokowi Minta Bawahannya Jangan Pulang Kantor Dulu

Presiden Joko Widodo meminta jajaran Sekretaris Kabinet, dan Sekretaris Negara tetap berada di kantor menunggu hasil pembicaraan mengenai pencalonan Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait polemik pengajuan calon tunggal Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan, di Wisma Negara, Jakarta, Rabu (14/1/2015)./Antara-Andika Wahyu
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait polemik pengajuan calon tunggal Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan, di Wisma Negara, Jakarta, Rabu (14/1/2015)./Antara-Andika Wahyu

Bisnis.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta jajaran Sekretaris Kabinet, dan Sekretaris Negara tetap berada di kantor menunggu hasil pembicaraan mengenai pencalonan Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

Andi Widjajanto, Sekretaris Kabinet, mengatakan Presiden Joko Widodo sedang melakukan pembicaraan khusus membahas pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi.

"Presiden didampingi Wakil Presiden sedang istirahat makan malam. Setelah itu akan ada pertemuan lagi. Kami diminta untuk tetap di kantor, mengantisipasi pertemuan itu menghasilkan sebuah keputusan," katanya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/1/2015).

Andi menuturkan Presiden Joko Widodo telah menyiapkan opsi terkait pencalonan Kapolri. Hanya saja, hingga kini presiden masih mempertimbangkan opsi terbaik untuk menindaklanjuti penetapan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo akan memberikan penjelasan langsung setelah mengambil keputusan terkait proses hukum yang menjerat Komjen Pol Budi Gunawan.

"Presiden sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait persoalan ini, karena menyangkut institusi negara, mulai dari Kepresidenan, Kepolisian dan KPK," ujarnya.

Dia juga mengatakan Presiden telah mendengarkan masukan dari banyak pihak mengenai persoalan tersebut. Akan tetapi, pemerintah harus tetap hati-hati dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan kenegaraan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Lili Sunardi
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper