Kabar24.com, JAKARTA-- Pemerintah akan mengajukan anggaran Dana Desa sekitar Rp20 triliun dalam rancangan APBNP 2015 atau naik sekitar Rp11 triliun dari APBN 2015 senilai Rp9 triliun.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan dengan alokasi anggaran tersebut jika dipukul rata, setiap desa mendapatkan alokasi Rp240-an juta Rp270-an juta per desa untuk tahun ini.
" Kalau dipukul rata ya gampangannya kurang lebih Rp240an juta sampai Rp270an juta lah per desa. Kurang lebih ada 73.000 desa. Itu udah semuanya, kata dia ketika ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (13/1/2015).
Namun, Marwan mengungkapkan alokasi dana setiap desa tidak akan sama melainkan sesuai dengan formulasi yang ada. Adapun formulasi yang ada, sambungnya, meliputi faktor jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat kemiskinan.
Menurutnya, daerah seperti Papua dan beberapa wilayah di Kawasan Indonesia Timur berpeluang mendapatkan alokasi dana yang sedikit lebih tinggi. Namun, hasil penelusuran Bisnis pada data Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Jawa menjadi penerima alokasi terbanyak dari dana desa yang dianggarkan pada APBN 2015, yakni sekitar Rp3,604 triliun atau 39,76% dari total keseluruhan alokasi Rp9,066 triliun.
5 Provinsi
Besaran dana tersebut terbagi dalam lima provinsi, yakni Jawa Barat Rp1,064 triliun, Jawa Tengah Rp1,065 triliun, DIY Rp112, 6 miliar, Jawa Timur Rp1,161 triliun, dan Banten Rp200,9 miliar. Adapun DKI Jakarta tidak menerima alokasi dana desa.
Berdasarkan Undang-Undang nomor 6/2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No 60/2014 tentang Dana Desa, memang kemiskinan menjadi variabel dengan bobot terbanyak yang menjadi dasar pengalokasian dana desa, yakni sebesar 50%. Sementara jumlah penduduk mendapat porsi 30%, luas wilayah sebanyak 20%.
Marwan mengungkapkan walaupun ada penambahan Rp11 triliun di RAPBNP 2015, besaran dana tersebut masih jauh dari ideal karena diperkirakan target per desa mendapatkan Rp1,4 miliar. Namun demikian, dia menegaskan dana Rp1,4 miliar tersebut akan diberikan secara bertahap.
"Kurang lebih maksimal 4 tahun sudah selesai semua untuk Rp1,4 miliar itu. Setiap tahun, [alokasinya] kita belum tahu tergantung ruang fiskal kita seperti apa," kata Marwan.
Dia menegaskan kucuran dana desa untuk setiap desa bisa ditahan jika tiap desa tidak mempersiapkan kejelasan RPJM Desa dan RKP Desa. RPJM Desa dan RKP Desa itu, sambungnya, harus disesuaikan dengan RPJM dan RKP Kabupaten/Kota.
Ketika ditanya terkait prioritas peruntukan, Marwan mengatakan akan disesuaikan dengan kebutuhan desa masing-masing. Namun, sambugnya, mayoritas dana digunakan untuk pembangunan jalan, irigasi, dan Badan Usaha Milik Desa yang berpotensi menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar.
Menko Perekonomian mengatakan dana desa akan digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Dengan keinginan untuk mempercepat swasembada pangan, maka dana desa akan digunakan untuk perbaikan irigasi desa serta infrastruktur lainnya.
Agar sejalan dengan prioritas pembangunan tersebut, pemerintah akan mengeluarkan petunjuk pelaksaanaan yang lebih jelas. Nanti akan dikeluarkan jutlak oleh kementerian dalam negeri atau kementerian PDT nanti, bagaimana pelaksaananya agar sesuai prioritas.
Hal senada juga diungkapkan Menkeu Bambang Brodjonegoro di sela-sela diskusi dengan wartawan akhir pekan lalu. Nanti pemanfaatannya akan ada petunjuk teknis. Yang pasti dana desa ini adalah transfer, bulan belanja K/L. Jadi akan ditransfer langsung dari pemerintah pusat ke desa melalui pemerintah kabupaten kota yang bersangkutan. (Kabar24.com)
BACA JUGA:
Diprediksi Produksi Gula Tahun Ini Lebih Rendah
PAKAN TERNAK : GPMT Tetap Andalkan Jagung Lokal
Apa Pengertian, Fungsi & Sejarah BI Rate? Simak Selengkapnya
