Kabar24.com, JAKARTA— DPR bersikukuh melibatkan KPK dan PPATK guna mengklarifikasi tudingan kepemilikan rekening gendut calon tunggal Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan.
Asrul Sani, anggota Komisi III DPR sekaligus anggota Badan Musyawarah (Bamus) yang merumuskan fit and proper test calon kapolri, mengatakan jika presiden tidak melibatkan, maka DPR yang akan meminta pendapat dua institusi itu.
Kami akan minta data KPK dan PPATK tentang Budi Gunawan," katanya seusai rapat Komisi III DPR, Senin (12/1/2015).
Data tersebut, paparnya, akan disandingkan dengan keterangan yang diambil dari pernyataan Budi Gunawan (BG) saat fit and proper test.
"Fungsi data itu hanya klarifikasi saja. DPR tidak menginginkan ada pejabat pilihan Presiden Joko Widodo bermasalah saat menjalankan tugasnya," kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP kubu Romahurmuziy itu.
Meski demikian, Asrul menolak jika DPR dianggap mementahkan penyelidikan internal polri yang menyatakan BG bersih dari kepemilikan rekening gendut.
"Bambang Hendarso Danuri, kapolri yang menjabat saat itu, pernah menyatakan BG bersih. , penyelidikan anggota polri tidak seharusnya dilakukan oleh institusi polri sendiri. Jadi DPR perlu mengklarifikasi," katanya.
Data dari KPK dan PPATK itu, lanjut Asrul, juga untuk mengklarifikasi tulisan dari mantan Kepala PPATK Yunus Husein di akun twitter-nya.
"Dalam akun twitter-nya, Yunus menulis bahwa BG pernah dicalonkan masuk dalam Kabinet Kerja Jokowi. Namun, BG gagal atau tidak lulus karena rapornya merah," katanya.
Cuitan Yunus, diunggah saat pencalonan BG sebagai Kapolri pengganti Jenderal Sutarman ramai dibicarakan media massa dan media sosial, Minggu (11/1/2015
cuitan itu, Yunus juga meminta kepada Jokowi untuk tidak tunduk pada tekanan politik pribadi maupun golongan karena bisa berdampak pada melemahnya kepercayaan publik.
Hal senada iungkap Desmond J Mahesa, Wakil Ketua Komisi III. Desmond menilai, penunjukan calon tunggal kapolri ini membuktikan bahwa ada ketidakberesan yang dilakukan Jokowi terkait pencalonan BG yang pernah menjadi ajudan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat menjabat presiden.
Desmond juga menyayangkan tidak adanya sikap proaktif dari KPK dan PPATK untuk terlibat dalam pencalonan BG.
"Harusnya, dua instansi itu lebih proaktif. Kenapa saat pemilihan menteri dilibatkan, kenapa kapolri tidak?," kata Desmond yang juga menjabat sebagai Ketua DPP Partai Gerindra.
Setelah hasil fit and proper test BG keluar, Aziz Syamsuddin, Ketua Komisi III, mengatakan DPR akan memberikan rekomendasi kepada Presiden. (Kabar24.com)
BACA JUGA:
GOLDEN GLOBE 2015: "Boyhood" Film Drama Terbaik
Ini 5 Kendala Ekspor Produk Alas Kaki Indonesia
Jurus Wali Kota Nur Mahmudi Sukseskan Swasembada Pangan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
