Bisnis.com, PADANG--Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumatera Barat memperkirakan laju investasi di daerah tersebut sepanjang tahun ini belum akan tumbuh.
Ketua Apindo Sumbar Muzakir Aziz menyebutkan belum ada kebijakan radikal pemerintah setempat yang memungkinkan investor tertarik menanamkan modalnya di daerah itu.
"Saya lihat, sudah ada upaya pemberian kemudahan izin melalui PTSP (pelayanan terpadu satu pintu). Tapi itu belum mengubah secara drastis, karena praktik di lapangan belum trasparan," katanya kepada Bisnis.com, Jumat (9/1/2014).
Menurutnya, pemerintah daerah mesti membentuk layanan perizinan yang efisien, terbuka, dan transparan secara elektronik.
Keterbukaan informasi melalui layanan perizinan itu akan memacu pemodal menanamkan uangnya di sejumlah sektor investasi di Sumatera Barat.
Muzakir menyarankan, pemda seluruh kabupaten dan kota membuat website yang memuat seluruh potensi investasi yang memungkinkan untuk digarap investor secara lengkap.
Selain itu, pemda juga mesti menjamin keamanan investasi dengan memastikan tidak adanya pungutan liar dan gangguan dalam bentuk apa pun.Kemudian memfasilitasi pengadaan tanah, karena persoalan pembebasan lahan di Sumbar terkenal rumit. Pasalnya, daerah tersebut menganut sistem tanah ulayat.
Pemda mesti memfasilitasi investasi dengan bekerjasama dengan masyarakat untuk penyediaan lahan, bisa dalam bentuk sewa, katanya.
Perkiraan pertumbuhan ekonomi Sumbar yang stagnan sepanjang tahun ini, serta potensi tingginya inflasi dan semakin menurunnya nilai tukar petani diperkirakan kian memperlambat laju investasi di daerah itu.
Namun, dia meyakini jika persoalan pelayanan perizinan dan keamanan berinvestasi bisa dibenahi, maka investor akan berlomba menanamkan modalnya di Sumatra Barat.
"Apalagi daerah tersebut cukup potensial untuk pengembangan investasi di sektor pariwisata, perdagangan, agribisnis, dan energi.Tinggal ditata saja, lalu ada kejelasan dari pemerintah," ujarnya.
Muzakir mengatakan kondisi investasi di Sumbar saat ini cukup mengkhawatirkan karena tergolong paling rendah dari 10 provinsi di kawasan Sumatra. Sumbar hanya sedikit lebih baik dari provinsi tetangga, Bengkulu.
