Bisnis.com, PADANG--Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumatera Barat menilai pemerintah daerah setempat belum pro investasi, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.
Muzakir Aziz, Ketua Apindo Sumbar menyebutkan kebijakan pemerintah daerah belum sepenuhnya mendukung pertumbuhan investasi di daerah itu, padahal potensi daerah untuk menarik investor masih cukup besar.
"Misalnya kebijakan PTSP [pelayanan terpadu satu pintu] yang digulirkan pemerintah, itu baru di mulut saja, realisasinya masih jauh dari harapan," ujarnya Jumat (9/1/2014).
Dia menuturkan kondisi investasi di Sumbar saat ini cukup mencemaskan karena tergolong paling rendah dari 10 provinsi di kawasan Sumatra. Bahkan, Sumbar hanya sedikit lebih baik dari Bengkulu.
Menurutnya, persoalan utama yang menghambat investasi di daerah itu adalah masih sulitnya proses perizinan. Meski mengklaim sudah melaksanakan proses layanan PTSP, namun Apindo menilai praktiknya belum optimal.
"Masih banyak item-item perizinan yang tidak terbuka. Idealnya, dibuat secara elektronik. Pengusaha yang ingin investasi cukup buka website dan melihat potensi apa yang ada kemudian persyaratannya apa, lebih praktis dan transparan," katanya.
Muzakir meminta pemerintah daerah di tiap kabupaten dan kota memfasilitasi perizinan dengan sistem elektronik dilengkapi informasi potensi investasi serta persyaratannya.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan pemerintah setempat sudah membentuk UPT PTSP di bawah Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) dengan 100 macam perizinan yang sudah terintegrasi.
Menurutnya, Pemprov Sumbar tengah mengembangkan proses perizinan berbasis teknologi yang memudahkan investor mendapatkan kelengkapan informasi dengan proses yang efisien dan terbuka.
"Memang, sekarang proses perizinan masih ada yang dilakukan secara manual. Akan lebih baik kalau berbasis TI, sehingga bisa menarik minat investor karena lebih cepat dan efisien," katanya.
.JPG?w=300&h=221)
