Bisnis.com, JAKARTA -Presiden Joko Widodo memberikan penekanan soal empat prioritas pertahanan negara yang harus bisa dipenuhi.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat menggelar sidang komite kebijakan industri pertahanan di kantor presiden komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (30/12/2014).
Ada pun rapat yang dihadiri kementerian, lembaga berkaitan dengan sektor pertahanan tersebut membahas perihal industri pertahanan secara menyeluruh.
Presiden sebelum memulai pertemuan memberikan empat prioritas utama pertahanan negara.
"Dalam kebijakan pertahanan negara saya ingin berikan penekanan kepada empat hal prioritas utama," kata Presiden.
Pertama, menjamin pemenuhan kebutuhan pertahanan baik kesejahteraan prajurit dan penyediaan alutsista.
Kedua, kemandirian pertahanan agar tidak ketergantungan pada impor.
Ketiga, pertahanan bukan hanya sekadar memenuhi kekuatan pokok minimum tetapi harus ditujukan untuk membangun TNI sebagai kekuatan yang disegani.
Keempat, menempatkan kegiatan pertahanan keamanan negara sebagai bagian integral dari pendekatan keamanan yang komprehensif.
Menurut Presiden, kemandirian industri pertahanan bisa dicapai dengan beberapa pendekatan yang bisa dilakukan secara simultan di antaranya:
Pertama, transfer teknologi yang diharapkan nantinya mengharuskan setiap pembelian senjata harus disertai transfer teknologi ke industri strategis baik PT PAL, PT Pindad dan PT DI.
Kedua, siklus produksi senjata yakni meninggalkan kebiasaan membeli senjata tanpa dikaitkan dengan siklus produksinya.
Ketiga mengenai integritas sistem, artinya bahwa pengadaan alutsista untuk satu matra bisa terhubung dengan alutsista matra lain.
