Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengeluhkan lambannya para birokrat mengambil keputusan karena terlalu berhati-hati akibat ketakutan tersandung kasus korupsi.
"Sekarang ini, terus terang pak Abraham [Ketua KPK], terjadi ketakutan bertindak di banyal level birokrat pemerintah kita, gubernur, menteri, dirjen-dirjen semua ketakutan berbuat sehingga lamban [membuat] suatu keputusan," ujar JK dalam Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK), Selasa (2/12/2012).
Dalam mengambil keputusan, lanjutnya, para birokrat harus memastikan kebijakan yang diambil benar-benar sesuai peraturan yang terkait.
Di satu sisi, hal tersebut dinilai positif karena para birokrat akan berhati-hati menggunakan anggaran negara. Namun di sisi lain, hal ini membuat pertumbuhan ekonomi ikut melambat.
JK berharap korupsi dapat ditangani dengan kombinasi pencegahan dan penindakan keras, tetapi bukan dalam tataran kebijakan.
"Apabila kebijakan jadi bagian kejahatan, maka tidak ada lagi yang berani membuat kebijakan. Apabila tidak ada lagi yang punya kewenangan yang mau mengambil kebijakan keputusan, maka tentu juga negeri itu akan mengalami kesulitan," tuturnya.
Lambannya birokrat membuat keputusan taktis, akan membuat negara tidak berjalan efektif, pembangunan berjalan lambat, kemiskinan berisiko meningkat, dan lagi-lagi memicu praktik korupsi.
"Saya sebagai wakil presiden dewasa ini kadang-kadang frustuasi melihat birokrasi tidak berjalan karena ketakutan demi ketakutan," katanya.
Acara KNPK 2014 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut dihadiri Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Agama Lukman Hakim.
