Bisnis.com, JAKARTA—Sejumlah kader partai memberikan nilai merah terkait laporan pertanggungjawaban yang akan disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) periode 2009-2014 saat Musyawarah Nasional (Munas) IX di Nusa Dua, Bali.
Indra J Piliang, politikus Partai Golkar, mengatakan penilaian itu jika didasarkan janji saat Ical memenangi Munas 2009.
“Laporan pertanggungjawaban [LPJ] yang disampaikan relatif buruk karena banyak program yang tidak jalan,” katanya kepada Bisnis, Senin (1/12/2014).
Program yang belum berjalan efektif tersebut a.l. konsolidasi partai di tingkat bawah yang tidak menghasilkan suara signifikan dalam setiap pemilihan umum, baik pilkada, pilpres, maupun pileg yang diselenggarakan saat Ical menjabat.
Minimnya konsolidasi itu, paparnya, mengakibatkan Golkar tidak mampu mendulang suara yang signifikan dalam setiap pemilihan umum.
Selain itu, janji Ical untuk mendorong agar partai memiliki gedung dengan 25 lantai yang difungsikan sebagai Markas Golkar juga belum tercapai.
Janji dana kampanye abadi sebesar Rp1 triliun dari Ical juga belum terealisasi.
“Itu kondisi riilnya. Jadi, dalam laporan pertanggungjawaban itu apanya yang baik,” tanya loyalis Wakil Presiden Jusuf Kalla itu.
Sementara itu, Agun Gunanjar Sudarsa, politikus Golkar lain yang berada di luar lingkaran Ical, menganggap penyampaian laporan pertanggungjawaban yang disampaikan Ical dalam Munas IX di Bali itu tidak sah.
“Laporan pertanggungjawaban seharusnya diplenokan dulu di DPP. Namun laporan itu sama sekali belum diplenokan. Selain itu, laporan itu juga tidak sah lantaran disampaikan dalam forum yang tidak sah,” katanya.
Karena tidak sah, Agun enggan berkomentar panjang terkait isi laporan pertanggungjawaban Ical sebagai Ketum Golkar itu.
“Saya enggak mau banyak komentar tentang isi laporan itu karena laporan itu tidak sah,” tegasnya.
