Bisnis.com, MANADO—Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mendesak para pemangku kebijakan (stakeholders) untuk meningkatkan pengawasan terhadap sektor kehutanan yang berada di daerah tersebut.
Wakil Gubernur Sulawesi Utara Djouhari Kansil mengatakan pihaknya telah menemukan sejumlah tindak pidana di sektor kehutanan.
Hingga Oktober 2014, tindak pidana pemalakan hutan sebanyak delapan kasus, perkebunan dalam kawasan hutan empat kasus, serta penggunaan kawasan hutan nonprosedural empat kasus.
“Menyikapi hal tersebut, kami minta operasi tim terpadu pengamanan hutan untuk terus meningkatkan pengawasan ekstra ketat agar hutan dan ekosistem dapat terjaga demi kelancaran pembangunan dan kelangsungan hidup masa kini dan masa yang akan datang,” ujarnya seperti dikutip dari situs resmi Pemprov Sulut, Minggu (30/11/2014).
Selain itu, karena saat ini sudah memasuki musim hujan, Kansil mengingatkan jajaran pemangku kebijakan pembangunan bidang kehutanan di Sulawesi Utara untuk mengantisipasi kondisi hutan yang ada.
Secara rutin, tegasnya, stakeholders harus memantau kondisi hutan yang berpotensi terjadi bencana tanah longsor dan banjir bandang, sehingga masyarakat bisa mengetahuinya.
