Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Jokowi didesak untuk mengambil alih proses seleksi calon direksi BUMN strategis seperti Pertamina, Antam, BUMN pupuk, dan perusahaan pelat merah lainnya.
Saat ini, pemerintah sedang melakukan proses seleksi calon direksi Pertamina. Tidak sedikit muncul pro dan kontra terkait proses seleksi tersebut.
Karyono Wibowo, Direktur Indonesian Public Institute, mengatakan gonjang ganjing mengenai proses seleksi calon direksi Pertamina yang sarat kepentingan kartel perlu menjadi pelajaran bagi Jokowi untuk lebih memperhatikan masalah proses seleksi calon direksi dan komisaris BUMN terutama BUMN yang strategis.
Beberapa BUMN strategis yang mengelola sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti Pertamina, Perusahaan Gas Negara (PGN), PT. Antam, perusahaan pertambangan, PT. Semen Indonesia, perusahaan perbankan, perusahaan pupuk, PT. Pindad, Krakatau Steal, dll.
Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan, katanya, memiliki tanggung jawab terhadap penyehatan, penyelematan dan pengelolaan aset-aset negara dan sumber daya yang dikelola oleh BUMN untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.
"Untuk itu, Presiden Jokowi bisa membentuk tim khusus atau kompartemen yang tugasnya mengawasi BUMN dari proses seleksi hingga pelaksanaan kinerja jajaran direksi BUMN," ujarnya melalui siaran pers, Kamis (27/11/2014).
Dengan demikian, bisa diharapkan pengelolaan BUMN dapat menjadi lokomotif pembangunan yang dapat meningkatkan kesejateraan rakyat dan kemajuan bangsa.
Menurutnya, kegagalan pengelolaan BUMN selama ini perlu dikoreksi dan dievaluasi. Selama ini bukan rahasia lagi, BUMN selalu menjadi sapi perah elit penguasa dan elit politik tertentu.
Proyek-proyek BUMN dikuasai oleh sejumlah kartel yang kongkalikong dengan elit kekuasaan. Jika Presiden Jokowi tidak segera membuat langkah terobosan maka tidak akan ada perubahan signifikan.
Dia menuturkan langkah menteri BUMN Rini Soemarno dalam proses seleksi direksi Pertamina perlu dikoreksi oleh presiden karena sudah banyak publik yang mempersoalkan kebijakan Rini Soemarno dalam hal seleksi calon direksi Pertamina.
