Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Munculkan Tuntutan Baru, KIH Dituding Idap 2 Sindrom

Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq menilai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mengidap dua sindrom karena memunculkan tuntutan baru untuk merevisi aturan hak menyatakan pendapat di UU No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
News Editor
News Editor - Bisnis.com 13 November 2014  |  12:15 WIB
Munculkan Tuntutan Baru, KIH Dituding Idap 2 Sindrom
Ketua DPR Setya Novanto (ketiga kiri) bersama Politisi PDI Perjuangan Pramono Anung (kedua kiri) dan Olly Dondokambey (kiri), Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kedua kanan), Agus Hermanto (kanan), serta Sekjen Golkar Idrus Marham (ketiga kanan) melakukan pertemuan terkait kesepakatan damai antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 10 November 2014. - Antara
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq menilai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mengidap dua sindrom karena memunculkan tuntutan baru untuk merevisi aturan hak menyatakan pendapat di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

"Pertama sindrom kemarahan terhadap Presiden Joko Widodo dari unsur-unsur KIH yang kecewa dengan formasi kabinet. Ada yang tidak terakomodasi lalu 'ngambeknya' ke DPR dengan buat DPR tandingan," kata Mahfudz Siddiq melalui pesan Blackberry di Jakarta, Kamis (13/11/2014).

Hal itu, menurut dia, menyebabkan DPR tidak bisa bekerja efektif dan itu sebenarnya pesan ke Presiden Jokowi bahwa pemerintahannya tidak akan bisa bekerja jika DPR masih terbelah.

Dia menegaskan urusan akan selesai apabila Presiden Jokowi mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang marah dan kecewa tersebut.

Mahfudz menjelaskan sindrom kedua yaitu ketakutan dari pihak internal KIH yang ingin mengamankan kekuasaan Presiden Jokowi karena mereka mulai mengidentifikasi kelemahan-kelemahan serius di dalamnya.

"Hak menyatakan pendapat DPR dipandang sebagai ancaman padahal hak tersebut dari dulu sudah ada," ujarnya.

Menurut dia, dua sindrom yang mewakili kepentingan dua kubu KIH yang merupakan sumber masalah dan DPR hanya terkena imbasnya saja tapi KIH mencoba menyalahkan KMP atau Koalisi Merah Putih.

Dia menegaskan bahwa KMP kompak atau solid dalam memberi ruang akomodasi dengan memberikan 16 kursi pimpinan alat kelengkapan Dewan atau AKD dan revisi terbatas UU MD3 dan Tatib DPR.

"Tapi KMP juga solid menolak usul revisi hak dan kewenangan DPR yang tidak terkait dengan jumlah pimpinan AKD," katanya.

Mahfudz mengatakan sebaiknya pimpinan partai-partai di KIH segera menyelesaikan masalah "dalam negerinya" karena jika tidak yang akan sangat dirugikan adalah pemerintahan Jokowi.

Menurut dia, apabila Presiden Jokowi memaksa kementerian dan program barunya berjalan tanpa ada pembahasan RKAAL Kementerian baru tersebut, maka Presiden berpotensi melanggar UU dan itu punya implikasi hukum dan juga politik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KMP KIH

Sumber : Antara

Editor : Fatkhul Maskur
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top